Timika, fajarpapua.com - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Mimika memastikan Pemda Mimika harus mengeluarkan dana Rp 1.723.936.752 perbulan atau Rp
20.687.241.024 pertahun untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dan membayar listrik jika air bersih dipaksakan mengaliri jaringan yang sudah terpasang di kota Timika. Sebab, dari target 50 ribu sambungan rumah (SR), yang terpasang saat ini baru 1000 lebih sambungan.
Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Mimika Robert Mayaut, ST MT kepada fajarpapua.com melalui sambungan telepon seluler, Rabu (7/4).
Dikemukakan, total dana Rp 20,6 miliar pertahun itu hanya untuk pembelian BBM dan pembayaran listrik. Dimana, biaya BBM untuk satu unit generator di pompa induk Kuala Kencana, dibutuhkan dana sebesar Rp 1.512.547.200 perbulannya.
Selanjutnya, untuk membiayai listrik GWT bak penampungan SP 2 dibutuhkan dana Rp 211.389.552 perbulan.
"Hitungan kita review EE tahun 2014 lalu supaya air bisa sampai di rumah warga total dana yang harus dikeluarkan sekitar Rp 375 miliar. Sekarang sudah 2021, mengalami kenaikan dengan perkiraan harga EE sekitar Rp 400 miliar. Contoh konkritnya semen tonasa tahun 2014 lalu masih Rp 65 ribu satu sak, sekarang sudah Rp 85 ribu satu sak. Artinya selama 7 tahun ini harga material sudah naik," bebernya.
Sementara dana yang baru dikucurkan dalam APBD beberapa tahun ini baru Rp 80 miliar. Jika air tetap dipaksakan masuk, Pemda Mimika siap mengalami kerugian sebesar Rp 20,6 miliar pertahun.
“DPU bisa saja mengalirkan air dari pusat penampungan air di Chek Poin Kuala Kencana ke kota. DPU memiliki tiga genset dengan kapasitas besar yang dipakai bergantian untuk mendorong air masuk ke pusat penampungan SP 2. Tapi kendalanya pemasukan dari 1000 lebih sambungan hanya Rp 200 juta, sedangkan pengeluaran perbulan Rp 1,7 miliar belum termasuk biaya petugas, kita nombok," ujarnya.
Menurut Robert, pihaknya menargetkan 17.000 sambungan rumah agar air bersih bisa membiayai operasionalnya sendiri.
"Lagian kalau kita operasikan nanti yang kelola PDAM, Pemda Mimika perlu membuat Perusahaan Daerah," ungkapnya.
Menyikapi keadaan demikian Robert mengaku kurang sepakat jika diberlakukan subsidi. Pemda harus menambah 17.000 SR lagi.
“Usulan DPU kalau disetujui sampai 50.000 SR sehingga dapat menutupi biaya operasional setiap bulan,” pungkasnya.
Robert mengatakan dua tahun lalu ada investor dari Singapura yang ingin berinvestasi air bersih Timika. Namun untuk tujuan itu, Pemda Mimika harus mempunyai BUMD atau Perusahaan Daerah.
Ketika ditanya adanya pemotongan pipa, menurutnya hal itu bersifat insidentil dan bisa terjadi di semua fasilitas umum.
"Kami harap kesadaran warga. Nanti kami akan perbaiki. Yah saya berharap kalau punya dana cukup soal air bersih ini harus jadi prioritas supaya pengerjaannya tidak setengah-setengah," harapnya.(red)