Timika, fajarpapua.com - Setelah dilantik dua tahun lalu, hingga kini pimpinan DPRD Mimika serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masih menggunakan mobil rental (sewaan) sebagai kendaraan dinas.
Ini sangat ironis mengingat setiap tahunnya, dewan bersama eksekutif menetapkan APBD Kabupaten Mimika berjumlah triliunan rupiah.
Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika diminta untuk dapat memperhatikan hal tersebut.
"Hampir dua tahun dilantik sampai saat ini kami masih pakai mobil rental sebagai kendaraan operasional," kata Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan atau John Thie kepada fajarpapua.com di ruang kerjanya, Senin (12/4).
Padahal, lanjut Ketua DPC PDIP Mimika ini, menurut informasi mobil operasional pimpinan dewan sudah ada di Gudang Dealer Toyota, PT Hasjrat Abadi sejak Agustus 2020 lalu.
"Kendaraan operasional pimpinan dewan itu datang bersamaan dengan kendaraan dinas pimpinan daerah Mimika. Bahkan saya sudah melihatnya sendiri di gudang Hasjrat," ujarnya.
John Thie yang juga pengusaha perhotelan ini sebenarnya ingin meminta penjelasan dari BPKAD terkait kendaraan dinas pimpinan dewan dan pimpinan komisi yang hingga kini belum tersedia.
Padahal lanjutnya, setiap tahun DPRD Mimika membahas dan menetapkan anggaran triliunan rupiah, sementara kendaraan operasional dinas tidak dianggarkan dan memilih untuk menggunakan mobil rental untuk pimpinan dewan.
"Kami tidak mengadu tapi ini bagian dari kewajiban sesuai aturan bahwa pimpinan dewan dan AKD berhak atas kendaraan dinas," ujarnya.
Seharusnya, lanjut Jhon Thie, setelah dilantik Pimpinan dewan dan AKD sudah disiapkan kendaraan dinas, bukan kendaraan rental.
John Thie juga menyoroti besaran anggaran yang dikeluarkan untuk menyewa kendaraan dinas pimpinan dewan setiap tahunnya yang sama sekali tidak diketahui dewan.
"Dan kita tidak tahu berapa besar biaya rental yang dikeluarkan setiap bulan maupun setahun untuk membayar tiga kendaraan dinas pimpinan karena itu bukan urusan kami soal sewa menyewa ini," terang John Thie.
Melihat kondisi tersebut ia akan meminta BPKAD untuk menyampaikan alasan mengapa hingga kini kendaraan dinas pimpinan dewan dan AKD masih tersimpan di Gudang Hasjrat Abadi.
"Masalahnya dimana. Apakah pemerintah tidak ada mampu membeli karena tidak ada dana untuk membayar, atau ada masalah teknis sehingga sulit mengeluarkan kendaraan tersebut dari dealer," tanyanya. (mar)