Timika, fajarpapua.com - Sejak awal Tahun 2021, jumlah kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kabupaten Mimika mengalami penurunan sebanyak 52 ribu peserta.
Dari hasil evaluasi, penurunan kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai angka puluhan ribu tersebut terjadi karena penonaktifan kepesertaan.
Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob S.Sos, MM kepada fajarpapua.com usai pertemuan terkait masalah tersebut di Hotel Horison Diana, Jumat (4/6) membenarkan penonaktifan 52 ribu peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Mimika
"Hal ini terjadi karena peserta tidak mampu membayar iuran rutin yang harus dibayar tiap bulannya," ujar Wabup JR.
Melihat persoalan ini, lanjut dia, para pemangku kepentingan di Kabupaten Mimika mencari jalan keluar sehingga persoalan ini bisa tertangani.
Dalam pertemuan tersebut salah satu cara yang akan dilakukan yaitu dengan mendatangi Kementerian Sosial RI.
"Kita berharap Kementerian Sosial bisa membantu warga yang mengalami kesulitan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan," jelasnya.
Wabup JR mengakui untuk realisasi bantuan ini dirinya yakin agak sulit bagi Kementerian Sosial mengingat data lapangan yang tidak jelas.
"Tapi Pemda Mimika harus mendatangi dan melakukan lobi untuk meyakinkan para pejabat di Kemensos RI agar bisa membantu masalah ini," ujarnya.
Namun sebelumnya, kata Wabup JR, Pemda Mimika bersama
BPJS Kesehatan serta Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menyediakan data yang valid.
Wabup JR menegaskan sesuai visi misi dan RPJMD Kabupaten Mimika, pada Tahun 2023 seluruh warga Mimika harus terakomodir dalam program BPJS Kesehatan.
"Maka penganggarannya akan ditempuh dengan segala cara melalui APBD maupun melibatkan mitra-mitra terdekat pemerintah," tegasnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, ST M. Epid mengatakan pertemuan para pemangku kepentingan berkaitan dengan program kemitraan BPJS Kesehatan.
Pertemuan bersama itu untuk mencari jalan keluar dalam membantu warga yang dinonaktifkan kepesertaannya oleh BPJS Kesehatan.
"Kita mencari formulasi terkait penonaktifan kepesertaan keanggotaan BPJS Kesehatan untuk 52 ribu warga karena belum terbayarnya iuran," ujar Reynold.
Dikatakan, Pemda Mimika memang berencana menggandeng LSM termasuk YPMAK untuk melihat persoalan ini secara bersama-sama.
"Kami sudah pernah bicara dengan YPMAK terkait masalah BPJS Kesehatan dan mereka sangat respon hal ini. Begitu juga dengan Pemda Mimika harus mengalokasikan anggaran setiap untuk iuran warga," kata Reynold. (mar)