“Memang waktu pembahasan di Jakarta oleh DPRD lama sempat ditolak, tapi penetapan oleh DPRD yang sekarang di Hotel Horison Ultima,” ujarnya.
Sementara Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Mimika, Bambang Wicaksono mengatakan pembangunan Kantor Dinas Pendidikan masuk dalam data LPSE Pemkab Mimika tahun 2020 sebesar Rp 8 miliar lebih.
“Tapi karena refocusing realokasi maka tinggal Rp 3.050.000.000 miliar,” tukasnya.
Soal data, kata Bambang, jika disetujui maka data itu akan masuk secara otomatis dalam dokumen LPSE.
“Dengan adanya data ini maka tidak benar ada penilaian dana siluman oleh sejumlah pihak,” pungkas Bambang.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Mimika, Aleks Tsemawatme menuturkan dalam RDP ini dewan ingin melihat kebenaran data yang simpang siur soal pembangunan Kantor Dinas Pendidikan.
“Dalam forum RDP kita tidak pakai untuk menghujat, mengkritik, menyerang, menuduh OPD tapi kita mau menguji data dan dokumen sehingga kita bisa pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat lagi tunggu kita soal masalah ini. Setelah ada penjelasan soal dokumen dan data bahwa pembangunan Kantor Dinas Pendidikan tidak siluman karena ada dokumen anggarannya di tahun 2020 bukan 2021,” terang Aleks.(mar)
