Timika, fajarpapua.com - Setelah mendengar penyampaian Bupati Mimika pada pengantar nota LKPJ dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP APBD 2020), maka fraksi-fraksi di DPRD Mimika menyatakan sikap dan pandangan politik mereka.
Fraksi Golkar DPRD Mimika melalui juru bicara Rizal Patadan, ST menyatakan setelah mendengar dan mencermati penyampaian Bupati Mimika maka dengan hasil audit BPK RI Perwakilan Papua yang mana Kabupaten Mimika mendapat opini WTP sesungguhnya sebuah prestasi karena sudah enam tahun berturut-turut menerima predikat tersebut.
Oleh karena itu Golkar sebagai partai pengusung bupati dan wakil bupati turut berbangga atas prestasi tersebut. Fraksi Golkar terus mendorong Pemkab untuk lebih berhati-hati dalam menyusun perencanaan, penganggaran yang efektif dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat asli Mimika yang ada di distrik dan kampung-kampung.
"Prestasi ini harus dibarengi dengan perencanaan dan penganggaran yang transparan, terbuka, akuntabel serta perlu dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang," kata Rizal.
Kemudian Fraksi Nasdem melalui juru bicara Herman Gafur dalam pendapat umum fraksinya mengatakan, prestasi pemerintah tentang opini WTP dari hasil audit BPK RI itu berarti tata kelola keuangan daerah semakin baik, transparan dengan pola akuntabilitas yang bagus.
Sementara soal realisasi belanja pada APBD 2020 yang diakui bupati belum maksimal, maka Pemkab sebaiknya membuat langkah-langkah penyempurnaan tata kelola keuangan dan menghindari penyimpangan.
Sedangkan terkait program prioritas harus benar-benar dirasakan masyarakat kecil yang ada di distrik dan kampung-kampung.
Fraksi Nasdem mendorong bupati mendesak OPD agar melakukan inovasi-inovasi dalam bidang kegiatan masing-masing. OPD sebaiknya menyusun program yang strategis dan jangan hanya copy paste namun harus disesuaikan dengan isu-isu terkini.
Sementara Fraksi PDIP dalam pandangan politiknya yang disampaikan Sekretaris Fraksi Yulian Salossa mengatakan Fraksi PDIP mendorong Pemkab menghasilkan kegiatan-kegiatan produktif serta memiliki program pengembangan SDM di daerah ini.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mendorong Pemkab dapat menjelaskan secara rinci soal penggunaan dana pada perubahan anggaran 2020 untuk pencegahan covid.
Kedepan akan ada PON yang merupakan hajatan nasional sehingga Pemkab dapat menjelaskan realisasi dana PON untuk pembangunan venue dan fasilitas lainnya. Termasuk pembagunan ruas jalan cenderawasih yang dananya cukup besar tapi masih dikerjakan hingga saat ini.
Mengenai utang pihak ketiga diharapkan Pemkab dapat menjelaskan secara rinci karena hingga saat ini Fraksi PDIP mendapat informasi belum dilunasi.
Kemudian Fraksi Gerindra seperti yang disampaikan ketua fraksinya Muhammad Nurman Karupukaro mengatakan bupati telah mengakui bahwa realisasi anggaran tahun 2020 tidak maksimal karena ada kendala teknis dan non teknis, hal itu akan menjadi bahan masukan, koreksi bagi Pemkab agar tahun berikutnya lebih hati-hati dan teliti dalam pengelolaan anggaran.
Selain itu Fraksi Gerindra mempertanyakan kinerja OPD yang sering menghambat pelaksanaan lelang kegiatan harap dievaluasi oleh bupati.
Dikatakan, tidak tercapainya APBD 2020 sebesar Rp 3,7 triliun bisa saja disebabkan karena perusahaan daerah (Perusda) yang sudah memiliki saham PTFI melalui BUMN nasional Inalum hingga hari ini belum ada kabar Pemkab mendapat pembagian saham tersebut.
Fraksi PKB seperti yang disampaikan Ketua Fraksinya Miler Kogoya menuturkan, Fraksi PKB menerima laporan LKPJ dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP APBD 2020). Karena ini sesuai dengan amanat UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda) dan UU tentang keuangan dan aturan turunan lainnya.
LKPJ dan PP APBD 2020 kata Miler,
merupakan laporan program Pemkab dengan berpedoman pada RPJMD, visi misi dan lain sebagainya.
FPKB memberi penilaian terhadap LKP berdasarkan kajian yang mengacu pada RPJMD.
LKPJ 2020 merupakan realisasi program kerja keras Pemkab untuk kesejahteraan masyarakat.
FPKB, jelas Miler, memberi atensi bahwa perlu memperhatikan beberapa bencana yang di Timika.
Soal pencapaian anggaran yang tidak maksimal diharapkan Pemkab dapat menjelaskan secara rinci.
Fraksi Mimika Bangkit seperti disampaikan Ketua Fraksinya, Leonardus Kocu mengapresiasi bupati dan wakil bupati yang dengan jujur menyampaikan kendala-kendala yang menghambat realisasi APBD tahun 2020. Serta pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati yang dirumuskan dalam program kerja tahun 2020 serta usul saran partai politik.
Pemkab juga harus menjelaskan mengapa realisasi pendapatan 28 persen tidak sesuai rencana karena melenceng terlalu jauh. Ini disebabkan karena rencana awal yang tidak realistis atau ada faktor non teknis yang menghambat.
Soal hasil audit badan audit negara BPK RI Perwakilan Papua, Fraksi Mimika Bangkit kata Leonardus, predikat Opini WTP selama 6 kali tapi ada banyak catatan termasuk apakah hasil audit itu sudah tidak ada dugaan korupsi, tidak ada penyalahgunaan wewenang dan tidak ada merk up proyek, di lingkungan Pemkab Mimika sebagai pengguna anggaran dan tidak ada unsur KKN.
"Fraksi kami mendengar opini WTP tapi ada banyak catatan merah yang perlu segera diperbaiki dalam beberapa waktu kedepan, dan tahun depan harus lebih baik dari tahun ini," ungkapnya. (Tim)