Timika, fajarpapua.com - Enam Fraksi di DPRD menerima dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dokumen APBD dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan ( PP APBD 2020) Bupati Mimika pada paripurna IV masa sidang kedua DPRD Mimika, Jumat (9/7).
Yang uniknya, pada sidang tersebut Fraksi Gerindra meminta Pemda Mimika agar menambah waktu aktivitas warga dari jam 6 sore hingga jam 8 malam.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme, SAB didampingi Wakil Ketua II, Yohanes Felix Helyanan atau John Thie berjalan lancar.
Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi mengapresiasi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH yang dengan jujur mengakui bahwa pelaksanaan APBD 2020 berjalan tidak efektif karena ada kendala teknis dan non teknis seperti faktor pelelangan dan proses administrasi yang terhambat.
Seperti pandangan Fraksi Mimika Bangkit yang disampaikan juru bicaranya Aloisius Paerong ST menuturkan bahwa keberhasilan Pemkab tiap tahun tidak dinilai dari predikat opini WTP dari audit BPK, tapi capaian keberhasilan itu dari pelaksanaan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
Meski menerima LKPJ Bupati dan Perda pertanggungjawaban Laporan APBD 2020 namun ada sejumlah catatan.
Pertama, hindari kesalahan dalam pekerjaan pemerintah sehingga Lemkab harus membuat perencanaan yang baik dan teliti, perbaiki manajemen pendidikan dalam sistim daring dimana ada sekolah yang tidak menyediakan fasilitas internet untuk kebutuhan pendidikan anak.
Pemerataan pembangunan antara kota dengan kampung atau distrik pedalaman dan pesisir, serta Pemkab menggali potensi pendapatan baru dan tidak mengandalkan pendapatan yang ada saat ini.
Kemudian Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Daud Bunga, SH mengatakan Fraksi Nasdem mendukung seluruh program yang dikerjakan pemkab Mimika. Tapi mestinya Pemkab harus membuat perencanaan yang baik dan matang sehingga tidak terjadi masalah dalam pelelangan dan keterlambatan dalam administrasi.
Fraksi Nasdem juga menyoroti soal pengawasan sehingga tidak terjadi kebocoran dan kesalahan wewenang soal anggaran.
Pemkab Mimika harus transparan dalam pengelolaan anggaran dan teliti dalam soal perencanaan.
Ciptakan pemerintahan yang bersih, terbuka dan transparan dalam perencanaan dan tata kelola keuangan daerah sehingga terhindar dari kebocoran.
Tingkatkan dan perketat pengawasan di semua unit kerja di OPD, distrik hingga kelurahan.
Pentingnya pemerataaan program di kota, distrik dan kampung yang jauh sehingga asas keadilan terwujud di masyarakat.
Terkait vaksin Fraksi Nasdem sependapat dengan fraksi lain bahwa jangan ada pemaksaan warga untuk divaksin karena itu melanggar hak asasi manusia.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Sekretaris fraksi, Yulian Salossa menyoroti soal penjelasan dana covid harus lebih rinci dan detail soal penggunaannya.
Kemudian pembagian dana covid untuk pemulihan ekonomi FPDIP menilai porsinya sangat kecil sehingga tidak dirasakan oleh pelaku ekonomi dan UKM.
Kemudian pengusaha besar yang mengerjakan proyek pemerintah sebaiknya dapat melibatkan masyarakat Mimika menjadi pekerja. Sebaiknya ada subsidi untuk pelaku ekonomi dan UMKM.
Selain itu Pemkab dapat menganggarkan dana untuk membayar utang-utang pihak ketiga. Termasuk venue- venue yang dibangun dengan anggaran besar ini sebaiknya sudah direncanakan pemerintah bahwa usai PON, venue tersebut diserahkan ke pihak ketiga sebagai pengelola.
Sementara Fraksi Gerindra melalui Ketua Fraksinya Nurman Karupukaro menekankan soal dokumen pengadaan barang dan jasa harus menghindari adanya temuan sehingga Pemkab dapat membuat perencanaan EE yang valid dan menghindari kesalahan atau keterlambatan.
Soal leletnya internet, Fraksi Nasdem menyarankan agar Dinas Komunikasi dan Informasi dapat mengundang operator lainnya masuk Timika dengan menyediakan fasilitas internet yang memadai. Soal honorer diatas 5-10 tahun dapat direkrut kembali.
Gerindra mengusulkan sesuai permintaan masyarakat yang berhasil dikumpulkan Fraksi Gerindra adalah sampai jam 8 malam. Selain itu pinjaman di bank yang sempat dibahas di Jayapura sebainya ditiadakan.(mar)