Timika, fajarpapua.com - Pemda Kabupaten Mimika melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sejak Tahun 2020 lalu membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Distrik Kwamki Narama.
Pembebasan PBB terhadap obyek pajak di 9 kampung dan satu kelurahan di wilayah itu dilakukan oleh pemerintah daerah karena warga menegaskan mereka tidak mau membayarnya.
"Benar sejak tahun lalu, Bapenda Mimika memang telah menghapus PBB di Kwamki Narama. Namun bukan berarti semua tidak membayar, karena ada warga yang tetap tertib membayar PBB terutama mereka yang punya usaha," ujar Kadistrik Kwamki Narama, Hence Suebu SE,MSi saat ditemui fajarpapua.com di ruang kerjanya, Rabu kemarin.
Kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah daerah sebagai upaya menekan angka tunggakan PBB yang pada akhirnya akan menjadi beban Pemda Kabupaten Mimika.
"Kebijakan ini memang harus diambil, karena jika tidak akan tercatat sebagai tunggakan yang menjadi beban bagi pemerintah.Sementara disisi lain, warga merasa tidak memili kewajiban untuk membayar PBB karena merasa tanah maupun rumah itu milik mereka dan tidak ada campur tangan pemerintah," ujarnya.
Saat ditanya penyebab enggannya warga di Kwamki Narama membayar pajak, Hence menegaskan ada beberapa hal yaitu adanya pemahaman bahwa tanah yang ditempati adalah milik mereka secara adat atau turun temurun sehingga mereka merasa pemerintah tidak memiliki hak mengenakan pajak.
Kemudian lanjut Hence, menurut warga selama ini kehadiran pemerintah dirasa kurang dan bahkan mereka merasa pemerintah belum ada disaat mereka membutuhkan perhatian.
"Ini yang secara perlahan-lahan kita benahi dan seluruh aparatur distrik maupun kampung, kini selalu berusaha menjadi pelayan serta bagian dari warga," ujarnya.
Terkait upaya yang dilakukan pemerintah distrik untuk memberi pengertian kepada warga terkait pentingnya PBB, Hence mengungkapkan, saat ini pihaknya menggandeng kelompok pemuda untuk melakukan sosialisasi.
"Sosialisasi sangat penting, kelompok pemuda yang kami bina bisa menjadi ujung tombak untuk memberikan pengertian kepada warga," jelasnya.
Selain itu Hence juga berharap pihak Bapenda Mimika bersibergi dengan pemerintah distrik untuk menggandeng tokoh adat dan tokoh agama di Kwamki Narama untuk membantu dalam melakukan sosialisasi.
"Yang terpenting, bagaimana membuat kebijakan sehingga warga merasa pemerintah daerah hadir ditengah mereka," tutupnya. (mas)