Terungkap !!! APBD P Mimika Tahun 2021 “Dikuras” untuk Perjalanan Dinas, Dana Pesparawi Mentok Rp 5 Miliar

by -
Aleks Tsenawatme
Aleks Tsenawatme

Timika, fajarpapua.com – Hasil evaluasi APBD Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 di TPAD Provinsi Papua, pada Kamis dan Jumat pekan lalu terungkap banyak catatan yang disampaikan ke Pemkab Mimika untuk dijadikan perhatian.

Salah satu catatan yang menjadi perhatian serius TPAD Pemprov Papua adalah anggaran perjalanan dinas dalam APBD Perubahan TA Mimika yang dinilai sangat besar.

banner 300250

Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme yang ditemui fajarpapua.com di kantor DPRD Mimika, Senin (1/11) mengatakan ada banyak catatan yang disampaikan provinsi Papua ke tim anggaran eksekutif Mimika untuk diperhatikan. Salah satunya adalah anggaran perjalanan dinas Pemkab Mimika yang nilainya sangat besar.

Menurut Aleks, tim evaluasi anggaran provinsi menilai tim anggaran Pemkab Mimika tidak menjaga wibawa dan nama baik pemerintah.

Soal anggaran Pesparawi, lanjut Aleks, DPRD Mimika sudah berjuang maksimal tapi alasan tim anggaran Pemkab Mimika bahwa Pemkab sudah anggarkan Rp 25 miliar tahun 2020 lalu melalui beberapa OPD, serta tambahan Rp 5 miliar di APBD Perubahan TA 2021.

“Pemkab Mimika tidak melihat kegiatan besar yang mengangkat harkat dan martabat daerah. Bahkan tim evaluasi provinsi meminta tim anggaran kabupaten Mimika untuk anggarkan dana pada beberapa agenda penting dan besar di Mimika, tapi itu hanya didengar begitu saja,” ujarnya.

Aleks melanjutkan, PON sukses dan Pesparawi sukses yang mendapat pujian Pemkab dan bupati Mimika.

“Pemkab harus tahu itu. Pesparawi dengan kegiatan yang banyak dan acara pembukaan yang begitu luar biasa meriahnya harus didukung penuh dengan anggaran yang besar juga. Kalau hitung dengan timbun lapangan depan pasar lama, rehab sekolah-sekolah itu lewat OPD bukan melalui panitia. Nyatanya lapangan itu dipakai untuk kegiatan PON bukan Pesparawi,” tambah Aleks.

Aleks meminta jika dalam kegiatan pesparawi meninggalkan hutang agar panitia menyerahkan semua bukti utang ke DPRD Mimika supaya bisa dianggarkan pada APBD induk TA 2022.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan, SE mengakui dirinya sudah ngotot di depan tim evaluasi anggaran provinsi Papua soal keberpihakan anggaran kepada masyarakat termasuk anggaran Pesparawi.

“Meski dewan ngotot tapi tim anggaran Pemkab Mimika tetap dengan postur APBD Perubahan yang ada saat ini,” tukasnya.

Dia juga sependapat dengan rekannya Aleks jika panitia meninggalkan hutang mohon serahkan bukti hutang kepada DPRD Mimika agar bisa dianggarkan pada APBD 2022 mendatang. (mar)

INFO IKLAN 0812-3406-8145 A valid URL was not provided.