Timika, fajarpapua.com - Anggota DPRD Mimika yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Mimika, Elminus B Mom, SE mengajak Bupati Eltinus Omaleng mengundang FPHS besutan Yafet Beanal dan kawan-kawan duduk bersama membahas pembagian saham 7 persen. Sebab, saham Freeport bukan hanya milik Pemkab Mimika tapi juga hak masyarakat adat yang dikoordinir FPHS.
"Saya minta kedua belah pihak jangan ribut dan jangan tutup kantor karena kantor itu milik negara, pemerintah punya. Jalan terbaik Bupati selaku menagawan undang Yafet dan teman-teman duduk sepakat, kedua belah pihak dapat bagian berapa-berapa," kata Elminus di Ruang Komisi C DPRD Mimika, Kamis (2/12).
Mantan Ketua DPRD Mimika ini mengatakan, masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin agar pergolakan pembagian saham tidak sampai meluas.
Dikemukakan, pembagian saham sudah selesai baik di tingkat pusat maupun provinsi. Mestinya Timika juga clear jika porsi antara Pemkab dan masyarakat adat sudah dibagi adil.
"Belum selesai karena masyarakat adat belum dapat bagian, padahal dalam UU Minerba mengakomodir masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat," tukasnya. (mar)
