Jayapura, fajarpapua.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan kinerja menyangkut program penanggulangan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad di Jayapura, Senin, mengatakan alasan pemeriksaan ini dikarenakan adanya target dari Presiden RI bahwa angka kemiskinan ekstrim harus ada pada angka nol persen di 2023.
“Sehingga nanti di Papua ada lima kabupaten yang menjadi fokus yakni Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak Jaya dan Deyai,” katanya.
Menurut Musaad, tentunya hal ini akan menjadi fokus penurunan kemiskinan karena disebut kemiskinan ekstrim.
“Untuk itu, BPK RI juga melakukan ‘entry meeting’ atau pertemuan sebagai rangkaian atau tahapan pemeriksaan awal terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2021,” ujarnya.
Dia menjelaskan kegiatan ini juga merupakan komunikasi awal antara tim pemeriksa dengan entitas yang diperiksa yakni Pemprov Papua serta dalam upaya mewujudkan kesamaan persepsi terhadap kegiatan pemeriksaan.
“Karena dari pemeriksaan BPK ini juga turut memastikan prestasi opini WTP yang telah diraih Pemprov Papua sebanyak tujuh kali itu apakah berbanding lurus dengan kinerjanya atau tidak,” katanya.
Dia menambahkan untuk itu, BPK melakukan pemeriksaan dengan fokus tertentu di mana sejak tahun lalu tentang infrastruktur, lalu tahun ini berfokus pada kemiskinan, setelah sebelumnya juga ada tentang program Gerbangmas.
Sekadar diketahui, tim pemeriksa BPK RI akan berada di Papua selama 25 hari dan terbagi atas dua tim, yakni tim untuk pemeriksa LKPD dan tim pemeriksa kinerja.
Di mana dalam pemeriksaan kali ini, BPK akan fokus melakukan pemeriksaan kinerja Pemprov Papua dalam penanggulangan kemiskinan yang dimulai pada Maret 2022.(ant)
