BERITA UTAMAPAPUA

Percepat Pembangunan di Pesisir Papua Tengah dan Papua Selatan, Pemprov Papua Serahkan Dokumen RZWP-3K

cropped 895e2990 d422 4061 9705 e533253f1607.jpg
995
×

Percepat Pembangunan di Pesisir Papua Tengah dan Papua Selatan, Pemprov Papua Serahkan Dokumen RZWP-3K

Share this article
4aaca37b d2b7 4aa4 8d0b 9f92bcb0fb5a
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Imam Djuniawal saat melakukan penandatangan bersama dua provinsi di DOB bertempat Aula Kominfo Papua, Selasa (14/5). Foto: Humas DKP Provinsi Papua

Jayapura, fajarpapua.com- Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyerahkan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) kepada Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Imam Djuniawal mengatakan dengan penyerahan dokumen tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangunan RZWP-3-K pada wilayah tersebut.
 

Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya
Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya

“Harapan kami dengan dasar pemetaan tatang ruang tersebut dapat diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dua DOB sehingga menjadi dasar pengembangan pembangunan,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Papua Tengah, Frence The Papara mengatakan penyusunan dokumen RZWP-3-K membutuhkan waktu cukup lama namun dengan adanya arsip tersebut menjadi bahan untuk ditindaklanjuti.

“Kami berterima kasih kepada Pemprov Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah menyusun dokumen tersebut karena ini bukan sesuatu yang mudah di mana harus melalui proses panjang dan biaya yang mahal,” katanya.
 
Menurut Frence, sebagai provinsi induk ini merupakan rujukan karena pihaknya belum memiliki dokumen terkait kelautan sehingga nantinya dapat di integrasikan.
 
Sementara itu Kasubdit Kelautan dan perikanan Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tantri Lisdiawati mengatakan pihaknya berharap agar penyusunan RZWK-3-K pada dua DOB dapat selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
 
“Kami tugasnya melakukan evaluasi perda pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sehingga kami harap dapat segera diselesaikan dokumen tersebut dengan begitu dapat mensejahterakan masyarakat,” katanya. (an)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *