Timika, fajarpapua.com – Data penerima bantuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Kabupaten Mimika dinilai masih buruk. Akibatnya, antrian di Kantor Pos Timika demi memperoleh bantuan dari Kemensos itu berujung keributan.
“Karena sampai saat ini data di setiap distrik dan kampung belum ada yang bagus, masyarakat berkelahi di kantor pos percuma karena data tidak valid, tidak akan dikasih,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, Rabu (9/3) di Kantor Distrik Kuala Kencana.
Dikatakan, persoalan utama pendataan tidak jalan sehingga tidak valid.
Petrus berharap melalui kegiatan Musrenbang yang gencar diadakan minggu ini tiap distrik harus ada program untuk memvalidasi data di setiap kampung kepada calon penerima bantuan.
“Karena yang menjadi soal kita hari ini rata-rata data tidak valid, terus kalau sudah begitu dinas yang disalahkan,” katanya.
Dikemukakan, Dinas Sosial tidak mempunyai otoritas untuk mendata dan memverifikasi.
“Dinas Sosial hanya memfasilitasi untuk program verifikasi dan validasi yang dikerjakan setiap kampung dan kelurahan sampai ke tingkat distrik,” jelasnya.
Selama ini bantuan yang digelontorkan Kementerian Sosial merupakan bantuan bentuk paket dengan berbagai macam bantuan didalamnya, dengan jumlah akumulasi hingga Rp 50 miliar.
“Ada paket bantuan sosial, BST, bantuan covid, bantuan pangan non tunai dan sembako alternatif, akumulasi sekitar sampai 50 miliar, ini dana besar,” tutupnya. (feb)
