BERITA UTAMAPAPUA

64.999 Penduduk Tidak Aktif Datanya di Pusat, Pansus Kependudukan DPRD Kab. Jayapura Minta Verifikasi Ulang

125
×

64.999 Penduduk Tidak Aktif Datanya di Pusat, Pansus Kependudukan DPRD Kab. Jayapura Minta Verifikasi Ulang

Share this article
IMG 20220604 WA0018
Ketua Pansus Kependudukan DPRD Kabupaten Jayapura, Clief W. Ohee

Masih Kurang Kesadaran Masyarakat Dalam Administrasi Kependudukan

Jayapura, fajarpapua.com-Tim pansus kependudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura melakukan pertemuan dengan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

iklan
iklan

Ketua Pansus Kependudukan DPRD Kabupaten Jayapura, Clief W. Ohee, mengatakan, pertemuan tersebut adalah untuk membahas beberapa hasil temuan pansus kependudukan dewan dilapangan terkait temuan data penduduk pasif sebanyak 64.999 sudah terdaftar pada Dinas Kependudukan Kabupaten Jayapura, namun tidak aktif datanya.

“Kita punya data penduduk pasif di kabupaten ini sangat signifikan ada 64.999 penduduk itu yang sudah diaktifkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jayapura, tetapi harus diverifikasi lagi oleh Kementerian. Untuk itu, kami akan menindaklanjuti itu supaya data-data pasif itu bisa diaktifkan,” kata Clief W. Ohee, Jumat (3/6/2022).

Ia menyebutkan, bahwa kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi atau merekam data kependudukan masih kurang di Kabupaten Jayapura.

“Kalau kita lihat dari data penduduk masih minim kesadaran masyarakat melakukan perekaman. Untuk itu aparatur pemerintah di tingkat bawah harus selalu melakukan sosialisasi komunikasi dengan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat melakukan perekaman,” ujarnya.

Lanjut dia, kelengkapan administrasi kependudukan, hal yang sangat penting bagi setiap warga negara sehinga mereka pun berhak untuk mendapatkan haknya sebagai Warga Negara.

“Kan sayang sekali kalau masyarakat tidak datang melakukan kelengkapan kependudukan, karena ini bisa kehilangan haknya sebagai warga negara, misalkan ada warga Kabupaten Jayapura yang tidak bisa akses BPJS, kenapa? ya itu datanya tidak ada, atau seperti anak mau masuk sekolah mau masuk sekolah butuh akta lahir,” tambahnya.

Oleh karenanya, kata Clief Ohee, sangat dibutuhkan kerja-kerja rutin dari pemerintah setempat. Untuk itu, pansus mendorong Disdukcapil untuk melakukan terobosan dalam pendataan bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura.

“Data penduduk sekarang kabupaten jayapura itu 170.000 lebih, untuk itu ada pelayanan mobile yang dilakukan, nah ini telah terbukti sudah ada 2000 yang melakukan perekaman dari terobosan yang dilakukan dukcapil,” ungkapnya.(hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *