Timika, fajarpapua.com – Ketua Komisioner Aparatur Sipil Negara (ASN) Prof. Agus Pramusinto melarang semua ASN lingkup Pemda Mimika untuk menghadiri deklarasi kandidat tertentu yang hendak maju dalam pilkada gubernur/wakil gubernur Papua, maupun bupati/wakil bupati.
Prof Agus menegaskan, kehadiran ASN jelas melanggar asas netralitas ASN dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut.
Hal itu ditegaskan Prof Agus dalam pesan whatsapp yang diterima redaksi fajarpapua.com, Senin (13/6).
Ditegaskan, selain melarang ASN mengikuti deklarasi politik figur manapun, ASN juga dilarang ikut bermain politik praktis.
“ASN harus netral dan tidak boleh bermain politik praktis. Ikut dukung-mendukung calon dalam deklarasi adalah pelanggaran netralitas,” tegas Prof Agus.
Pernyataan Ketua KASN pusat itu menanggapi ajakan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng agar semua ASN menghadiri pendeklarasian dirinya maju sebagai Gubernur Provinsi Papua Tengah, dukungan Otsus Jilid II dan pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
“Tidak boleh hadir, ASN harus netral,” ungkap Prof Agus sembari menegaskan setiap ASN yang terlibat dalam politik praktis akan mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Sebelumnya Bupati Eltinus meminta seluruh ASN lingkup Pemda Mimika untuk menghadiri kegiatan dimaksud.
Hal itu diungkapkan Bupati Eltinus saat memimpin apel pagi di Pusat Pemerintahan SP 3, Senin (13/6).
“Tanggal 15 ada acara di depan gereja 32 untuk deklarasi mendukung jilid dua otsus dan deklarasi Timika untuk menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah,” ujar Bupati Eltinus.
Dikatakan, meski banyak yang berpikiran negatif terhadap pemekaran dan perpanjangan Otsus Jilid II, namun pihaknya akan mendeklarasikan itu sebagai wujud pembangunan Papua dan masa depan Papua.
“Kita tidak bicara daerah orang lain, kita bicara wilayah adat Meepago, maka deklarasi ini bahwa saya akan menjadi Gubernur Papua Tengah, masyarakat berjuang untuk kita yang disini, yang utama anak Papua harus di depan kan, supaya negara lihat bahwa kita ini benar-benar dukung DOB,” katanya.
Dengan demikian Pemerintah Pusat akan melihat bahwa tidak hanya penolakan yang terlihat dalam wacana pemekaran ataupun Pembentukan Daerah Baru.
“Semua boleh tolak dan dukung, tapi kita juga urus daerah masing-masing, dan kata Papua Merdeka pun tetap akan terus bersuara, seribu kalipun Otsus diberikan kata Papua Merdeka tetap ada. Dan teman-teman yang merdeka juga silahkan berjuang terus,” ungkapnya.(red)
