Timika, fajarpapua.com– Sehari menjelang pengesahan UU Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua pada 30 Juni 2022, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) se-Jawa Bali menggelar aksi penolakan.
Dalam rilis yang diterima fajarpapua.com menyebutkan, aksi yang digelar pada Rabu (29/6) berlangsung di Gedung DPR RI dipimpin oleh Terry Kum.
Dalam orasinya, Terry Kum menegaskan IPMAMI menilai pembentukan DOB di Tanah Papua yang saat ini sedang berjalan tidak sesuai dengan prosedur yang ada.
Terry Kum mengungkapkan, salahsatu prosedur yang dinilainya tidak sesuai adalah inisiatif pembentukan DOB bukan dari Pemda Provinsi Papua maupun dari Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representatif masyarakat adat Papua.
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia lanjutnya diketahui mengundang sembilan Bupati dari wilayah Pegunungan Tengah Papua pasca pengesahan UU No. 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus.
“Pertemuan yang digelar 14 Maret 2022 itu urainya mengagendakan persiapan pemekaran provinsi di wilayah Papua khususnya di pegunungan tengah, artinya aspirasi itu bukan dari rakyat Papua,” jelasnya.
Sementara Ketua BPP IPMAMI se-Jawa Bali, Daniel Kelanangame, aspirasi pembentukan DOB diketahui bukan berasal dari masyarakat tetapi dari kelompok elite di Papua.
“Tuntutan pemekaran provinsi, sebelumnya juga disampaikan oleh beberapa elite politik di Provinsi Papua,” ujarnya.
Menurut Daniel ada beberapa bukti bahwa pemekaran DOB di Papua adalah inisiatif para elite diantaranya adanya SK Gubernur Papua Barat No. 125 /72/3/2020 tentang Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
Kemudian Deklarasi di Timika pada 4 Februari 2021 yang diikuti oleh pimpinan daerah dari Kabupaten. Mimika, Paniai, Dogiyai, deyai, Nabire dan Puncak.
“Selain itu adanya permintaan Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua untuk pemekaran yang saat itu diketuai Befa Yigibalom kepada Presiden Jokowi di Jakarta,” jelasnya.
Keputusan sepihak Kemendagri bersama elite-elite politik di Papua ini lanjut Daniel menimbulkan protes masyarakat secara meluas.
“Kemudian masyarakat melakukan aksi damai di 26 wilayah termasuk Mimika yang berlangsung sejak Maret sampai Juni 2022, dimana warga Papua menyatakan menolak pemekaran DOB dan Otsus,” jelasnya.
Daniel menilai elite politik Papua seperti Yan Mandenas, Lenis Kogoya, Paulus Waterpauw, Befa Jigibalom, Matias Awaitouy, Eltinus Omaleng dan beberapa pejabat politik menggunakan pemekaran sebagai pangung politik untuk mencari perhatian Jakarta.
“Ini dilakukan agar mereka dapat bagian dalam pembagian kekuasaan setelah pemekaran. Hal ini juga tidak terlepas dari keinginan para elite untuk menguasai sumber daya alam di Papua,” tegasnya
Daniel juga menilai Otonomi khusus dan pemekaran wilayah juga akan menjadi lahan baru bagi militer Indonesia untuk menjaga kepentingan ekspoloitasi sumber daya alam.
Program Otsus dan pemekaran lanjutnya, bekum dirasakan manfaatnya termasuk disektor pendidikan yang tidak mengalami peningkatan kualitas.
Begitu pulah sektor kesehatan jumlah Orang Asli Papua yang saat jumlahnya kurang dari 4 juta terus menipis karena angka kematian yang tinggi.
Di sektor pertanian perampasan tanah akan terus dan masih berlangsung demi kepentingan pemodal dengan dari hak guna dan hak pakai di wilayah Timika.
“Maka kami, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika meminta Bupati Mimika bersama dengan timnya stop mengatasnamakan 7 kabupaten, lembaga adat, gereja, dan masyarakat Mimika, dalam memperjuangkan Pemekaran Provinsi Papua Tengah yang hanya untuk segelintir elit-elit lokal,” tegasnya.
Dalam aksinya, IPMAMI se-Jawa Bali juga menyampaikan 8 poin pernyataan sikap terkait penolakan Pembentukan DOB di Papua.
Isi pernyataan sikap IPMAMI se-Jawa Bali :
- KAMI IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA/I KAB. MIMIKA (IPMAMI) SE-JAWA DAN BALI MENOLAK DENGAN TEGAS DEKLARASI DAERAH OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH ADAT KABUPATEN MIMIKA DAN MEEPAGO.
- BUPATI MIMIKA ELTINUS OMALENG STOP MENGATAS NAMAKAN ASOSIASI BUPATI MEEPAGO UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI.
- BUPATI MIMIKA ELTINUS OMALENG STOP MENGGUNAKAN GEREJA UNTUK KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS.
- ORGANISASI ILEGAL DI TIMIKA STOP MENGATASNAMAKAN MASYARAKAT MIMIKA MENDUKUNG DEKLARASI DAERAH OTONOMI BARU DI WILAYAH ADAT MEEPAGO.
- KAMI IKATAN PELAJAR MAHASISWA/I KAB. MIMIKA SE-JAWA DAN BALI MENOLAK DENGAN KERAS PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU DI WILAYAH ADAT MEEPAGO.
- BUPATI KAB. MIMIKA TIDAK BOLEH BERWATAK OTORITER.
- STOP PERAMPASAN TANAH MASYARAKAT ADAT DI TIMIKA.
- KAMI IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA/I KAB. MIMIKA SE-JAWA DAN BALI MENDUKUNG PETISI RAKYAT PAPUA. (mas)
