Timika, fajarpapua.com – Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA) Kabupaten Mimika serta perwakilan pemuda Papua meminta Polres Mimika harus membubarkan setiap aksi kerumunan massa yang mendukung Daerah Otonom Baru (DOB). Pembubaran itu menyusul larangan polisi bagi warga yang menolak DOB, Selasa (14/6) pagi.
Pernyataan itu disampaikan Ketua OKIA, Raimond Kelanangame dan
Tokoh Pemuda 7 Suku Kabupaten Mimika Atinus Alom dalam rilis yang diterima fajarpapua.com, Selasa (14/6) malam.
Adapun sejumlah hal yang hendaknya menjadi perhatian semua pihak terkait menyikapi perkembangan situasi terkini.
Pertama, OKIA dan pemuda OAP mengutuk keras pembungkaman kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pikiran/pendapat/aspirasi warga negara Indonesia yang menolak rencana DOB di tanah Papua pada hari Selasa, 14 Juni 2022 di Kabupaten Mimika, karena telah dijamin penuh oleh dasar negara Indonesia UUD tahun 1945 Pasal 28.
Kedua, meminta kepada penegak hukum harus bersikap adil kepada setiap warga negara baik secara individu maupun kelompok, sehingga perlu disampaikan pula agar penegak hukum tidak memberikan ijin juga kepada para pihak baik oknum maupun kelompok yang mendukung DOB di tanah Papua.
Ketiga, para elit politik di tanah Papua agar jelih melihat persoalan dan aspirasi masyarakat akar rumput terkait rencana DOB di tanah Papua, yang menurut kami DOB adalah kamuflase dari kepentingan ekonomi kapitalis “birokrasi” untuk mengisap kekayaan alam Papua.
Keempat, berkaca dari perang sipil pro kontra pemekaran Propinsi Irian Jaya, maka kami menekankan kepada paguyuban-paguyuban di Papua khususnya di Kabupaten Mimika untuk tidak memancing suasana yang memperkeruh situasi Kamtibmas di Kabupaten Mimika.
Kelima, persoalan DOB merupakan persoalan yang sangat sensitif bagi orang asli Papua, sehingga kami perlu menghimbau kepada saudara-saudara pendatang agar tidak terlalu vulgar dalam mencampuri ataupun turut serta masuk dalam persoalan DOB yang kini menjadi pro kontra di antara sesama orang Papua sendiri.
Keenam, mari kita jaga kedamaian, kebersamaan dan kesejukan dalam bermasyarakat di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Mimika tercinta.
Ketujuh, kami berpesan kepada seluruh ASN di tanah Papua, agar mematuhi kode etik ASN yang melarang ASN untuk turut serta dalam politik praktis, kami akan memantau dan mempublikasikan setiap ASN yang turut serta dalam kegiatan-kegiatan politik praktis di tanah Papua melalui tim liputan lapangan.(tim)
