Timika, fajarpapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) selaku pengelola dana kemitraan dari PT. Freeport, khususnya dari Divisi Kesehatan YPMAK memaparkan update Program Kampung Sehat terintegrasi dengan Klinik Bergerak, disampaikan kepada Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, di Hotel Horizon Diana, Jalan Budi Utomo, pada Jumat (22/07/2022).
Tim YPMAK dipimpin Wakil Direktur Program dan Monev YPMAK, Nur Ihfa Karupukaro, didampingi Deputy Monev YPMAK, Onny Wiranda, dimana materi Kampung Sehat YPMAK disampaikan oleh Kepala Divisi Perencanaan Program Kesehatan, Hengky Womsiwor dengan turut didampingi Kepala Divisi Money Kesehatan YPMAK, Riana Wadibar, Konsultan Kesehatan dr. Boyd Harold Manueke, beserta jajaran staf YPMAK.
Selain materi dibidang kesehatan, Wadir Ifha juga memaparkan sejumlah pencapaian program pendidikan dan sosial ekonomi yang telah dijalankan YPMAK bagi masyarakat Amungme dan Kamoro serta 5 suku kekerabatan di Kabupaten Mimika.
Usai kegiatan kepada wartawan, Wabup Rettob mengungkapkan apresiasi atas pencapaian yang telah digambarkan secara umum oleh YPMAK. Terlebih atas konstribusi pembayaran BPJS Kesehatan yang dilakukan YPMAK atas 16 ribu masyarakat 7 suku di Mimika.
“Pertemuan tadi memberikan gambaran secara umum apa yang sudah dilakukan YPMAK termasuk kendala dan kita mencari solusi bersama, di mana kuncinya ada di Pemerintah Daerah,” ujarnya.
“Saya berikan apresiasi kepada YPMAK karena telah memberikan konstribusi pembayaran BPJS kepara warga tujuh suku sebanyak enam belas ribu (peserta). Tahun lalu sepuluh ribu, dan tahun ini ditambah lagi enam ribu menjadi enam belas ribu,” tambahnya.
Wabup JR menjelaskan, dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disducapil) Mimika diketahui bahwa untuk tanggungan BPJS Kesehatan di antaranya, Kemensos melalui APBN membiayai kurang lebih 41,98 persen untuk Orang Asli Papua khusus 7 suku, yaitu sebanyak 52 ribu. Kemudian APBD Kabupaten Mimika sebesar 19,56 persens, pegawai negeri asal 7 suku sebanyak 3,19 persen dan dari swasta 3.98 persen. YPMAK menanggung 31,3 persen yaitu 16 ribu orang peserta BPJS Kesehatan.
“Kami lagi berpikir, suatu saat semua bisa kolaborasi dengan baik, supaya semua masyarakat terakomodir. Cover BPJS Pemda dari tahun ke tahun menurun. Sehingga ke depan kita bisa kolaborasi. Targetnya, suatu saat nanti di Mimika semua orang bisa terakomodir, yaitu warga yang terdata, yang punya NIK di Disdukcapil. Selama ini Pemda menanggung 28 ribu (peserta BPJS Kesehatan), di mana 19 ribu diantaranya adalah orang asli Papua,” paparnya.
Ia juga mengapresiasi program kampung YPMAK yang telah sampai ke wilayah pedalaman dan terluar Kabupaten Mimika. “Pelayanan kampung sehat YPMAK sudah sampai ke Kampung Wacakam, (distrik) Jita. Saya apresiasi mereka sudah kerja dengan dana yang tidak banyak, tapi bisa buat kegiatan yang betul-betul terasa manfaatnya bagi masyarakat. Mereka sudah kerja dengan baik, saya apresiasi,”
Ada juga program pendidikan yang perlu digodok maksimal agar mengakomodir lebih banyak generasi muda Mimika.
“Beasiswa YPMAK juga bagi warga tujuh suku. Supaya kita kolaborasi dengan misalnya beasiswa prestasi dari Pemkab Mimika, dari dana Otsus, APBD dan affirmasi. Kita coba ke depan,” katanya.
Ada juga rencana mendirikan BUMDes (badan usaha milik desa) di setiap kampung pedalaman baik pesisir maupun pegunungan Mimika, dimana Program Kampung YPMAK hadir.
Terhadap hal ini YPMAK meminta masukan dari pemerintah agar program bisa berjalan sukses bagi kepentingan masyarakat kampung. “YPMAK rencana dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, berencanan akan membangun BUMDes. Saya janji kita akan ketemu lagi dengan dinas teknis untuk kita bicara hal ini,”
Pria murah senyum itu berharap, dalam menjalankan program pelayanan bagi masyarakat, seluruh pemangku kepentingan dapat berkordinasi dengan baik sehingga tercipta sinkronisasi program demi pencapaian hasil yang lebih merata maksimal bagi kepentingan masyarakat.
“Pesan saya, ke depan semua stakeholder, YPMAK, PT. Freeport, Pemda Mimika dan lainnya, kalau kita melaksananakan program harus terintegrasi. Jangan tumpang tindih, kita bagi tugas dengan baik. Jangan sampai kita sudah buat A, orang lain buat A, sehingga semuanya A dan yang lain tidak diperhatikan,” harapnya.
Sementara itu Wadir Program dan Monev YPMAK, Nur Ihfa Karupukaro, mengucap terima kasih atas kesediaan pertemuan dengan Wakil Bupati Johannes Rettob, yang juga bersedia ke depan mengakomodir pertemuan lanjutan dengan dinas-dinas teknis terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di berbagai lini.
“Sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Wakil Bupati, bisa berdiskusi terkait beberapa program yang kita butuh peranan pemerintah. YPMAK mengelola dana kemitraan dari Freeport dengan jumlah yang terbatas, sementara sasaran kita sangat banyak. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Terkait pembayaran BPJS Kesehatan yang dilakukan YPMAK, pihaknya berharap pemerintah dapat mengakomodir seluruh warga 7 suku di Mimika yang menjadi target pelayanan YPMAK, sehingga hal ini mewujudkan janji politik kepala daerah dan kepala negara.
“Bagaimana pelayanan BPJS terhadap enam belas ribu yang sudah kita daftarkan dan akomodir pembayarannya, mereka juga dijamin pemerintah. Sebagaimana kita tahu, janji politik Pak Presiden maupun Pak Bupati dan Wakil Bupati, bahwa kesehatan gratis untuk masyarakat. Kami harap masyarakat Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan yang ada di Kabupaten Mimika, yang menjadi sasaran pelayanan YPMAK, menjadi bagian dari hal tersebut.
YPMAK mengapresiasi Wabup Rettob yang terbuka dan berkomitmen untuk mensinergikan program-program YPMAK bersama Pemda Kabupaten Mimika. Lewat pertemuan dengan dinas-dinas teknis di lingkup pemerintah daerah, diharapkan dapat menjamin berjalan lancarnya program pemberdayaan masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan rakyat Mimika, terlebih khusus Suku Amungme dan Kamoro serta 5 kekerabatan suku di Mimika. “Beliau akan membantu kami, supaya kami bisa berdiskusi dan berdialog dengan para OPD terkait, seperti dinas kesehatan, sosial dan Disdukcapil serta lainnya, demi keberhasilan program sejahterakan masyarakat,” tutup Ifha.(Manu)
