BERITA UTAMAMIMIKA

PT Asian One Air Jelaskan Tunggakan Hutang Rp 21 M yang Belum Dibayar, dan Permohonan Evaluasi yang Tidak Ditanggapi

cropped cnthijau.png
37
×

PT Asian One Air Jelaskan Tunggakan Hutang Rp 21 M yang Belum Dibayar, dan Permohonan Evaluasi yang Tidak Ditanggapi

Share this article
Pesawat milik Pemda Mimika yang dioperasikan Asian One Air yang akhirnya dikembalikan dan kini dipenuhi kotoran burung di Bandara Mozes Kilangin.
Pesawat milik Pemda Mimika yang dioperasikan Asian One Air yang akhirnya dikembalikan dan kini dipenuhi kotoran burung di Bandara Mozes Kilangin.

Sedangkan untuk pesawat cessna kami harus lakukan namanya HSI itu inspeksi rutin, seperti mobil turun setengah mesin, kita harus bawa ke Australia yang terdekat. Meski masuk hanggar di Australia tapi engginenya harus diperbaiki di Afrika atau Amerika tergantung biaya mana yang murah. Untuk pesawat Pemda kami kirim ke Afrika. Untuk type enggine pesawat terbang Cessna milik Pemda Mimika, adalah Pratt and Witney, PT6-40 dan tempat perbaikannya hanya dua di dunia, Afrika dan Amerika. Pesawat ini tidak rusak tapi aturan pabrik harus dilakukan. Ini yang kami mohon Dishub lakukan revisi tahun 2019 tidak ditanggapi, 2020 tidak ditanggapi, dan akhirnya pada tahun 2021 kontrak kita habis masa berlakunya.

Kami ajukan 2 ( dua) alternatif yaitu yang pertama semua biaya untuk semua jenis maintenance kami yang tanggung tapi harga sewa pesawat terbang turun dari 10 juta menjadi Rp 7 juta per jam dan helikopter dari Rp.12.500.000 turun menjadi Rp 10 juta karena pesawat dan helikopter sudah termakan usia dan sudah mulai masuk dalam tahapan periodik maintenance, yang mau tidak mau kami harus lakukan.

iklan
Banner Iklan
iklan

Tapi dari 2019 sampai 2021 kami tetap dipaksa setor Rp 10 juta perjam untuk pesawat dan Rp 12,5 juta perjam untuk helikopter, padahal harga itu cocok untuk kontrak 3 tahun pertama saat pesawat dan helikopter masih baru, walaupun itu masih mahal untuk pesawat baru. Silahkan bisa ditanyakan kepada maskapai lain, mereka berani kontrak berapa perjam? Kalau dengan nilai di atas semua tidak akan mau, sangat mahal untuk pesawat dan helikopter yang usia sudah diatas 3 tahun.


Alternatif kedua adalah harga sewa untuk pesawat terbang tetap 10 juta/ jam dan helicopter Rp. 12,5 juta, tetapi periodik maintenance besar untuk kepentingan pesawat dan helicopter ditanggung Pemerintah Kabupaten Mimika. Ini kita harus duduk bersama untuk mendiskusikannya.


Maintenance ini terbagi dari beberapa macam dari A check, B check, C check dan D check serta perbaikan karena kerusakan,
yaitu yang pertama periodik maintenace A dan B check..dimana pesawat diperiksa setiap hari, dan setiap 100 jam. Untuk maintenance ini kami yang tanggung biayanya. Maka setiap maintenace 100 jam, kami terbangkan pesawat ke Jayapura, Helicopter di Nabire. Ini dilakukan sesuai aturan kementrian perhubungan harus dilakukan di hanggar.


Untuk maintenance C check dan D check maintenance ini harus dilakukan oleh perusahaan maintenance yang punya ijin AMO. Bisa dilakukan di indonesia atau di luar negeri.


Jenis Maintenance ini, yang kami usulkan untuk ditanggung biayanya oleh Pemkab Mimika, bila harga sewa pesawat dan helicopter tetap. Hal ini karena rusak tidak rusak harus dikerjakan. Seperti turun setengah enggine, ganti propeler, dan penggantian beberapa sparepart yang besar. Maintenance ini sangat mahal dan tidak bisa dilakukan di Indonesia. Ini sesuai manual factory.

Karena ketidakmauan dua Kadis Perhubungan untuk duduk bersama membahas masalah ini maka terjadilah hutang piutang ini. Kami seperti dipaksa untuk tinggalkan hutang. Yang kami mau mereka terbuka dalam revisi kontrak saat itu.

Betul kami punya hutang 21 miliar, tapi pengeluaran kami yang terkait dua pesawat ini juga besar. Misal perbaikan pesawat di Australia bulan April 2021, setelah perbaikan pesawat ditarik Pemda Mimika pada bulan September. Nilai perawatannya Rp 2,5 miliar lebih.


Atau helicopter, sudah duakali kita melakukan perawatan besar, dan kita harus bawa ke airbus helicopter Indonedia di Cibubur Jakarta pada tahun 2019 dan sekali ke Malaysia pada tahun 2020 dengan container semuanya ini hanya karena itikad baik kami untuk menjaga pesawat dan helicopter tetap normal.


Kalau hanya untuk kepentingan operasi, kami tidak akan melakukannya karena biayanya sangat besar.

Setiap bulan kami selalu melaporkan jam terbang komersial kepada Dinas Perhubungan, tetapi sejak tahun 2020 invoice untuk setoran sewa menyewa dari Dinas Perhubungan muncul tagihan secara sekaligus dalam satu tahun. Kami juga harus punya cash flow untuk operasional dong.

Sesuai kontrak tagihan dari Dinas Perhubungan di buat setiap bulan, setelah laporan kami, dan setelah kedua pihak melaksanakan rekonsiliasi perhitungan jam terbang. Bagi kami sekarang, bayar hutang tidak ada soal, kami bisa cicil, tapi bagaimana dengan biaya yang telah kami keluarkan ?.

Banner Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *