Timika, fajarpapua.com – Plt Bupati Mimika Johannes Rettob pada Kamis (27/10) pagi menggelar diskusi santai bersama Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) bertempat di Honai KAPP, Jln Cenderawasih.
Selain Plt Bupati Mimika, hadir dalam diskusi yang digagas KAPP itu perwakilan PT Freeport Indonesia, pimpinan bank Papua cabang Mimika dan sejumlah anggota badan pengurus.
Diskusi santai ini menitikberatkan keterlibatan OAP dalam berbagai proyek yang ada di Mimika baik melalui Pemerintah maupun PT Freeport Indonesia.
Plt Bupati Mimika Johannes Rettob dalam penyampaiannya mengatakan senang dengan adanya diskusi yang digagas KAPP.
“Saya sengaja tidak bawa pimpinan OPD supaya bisa mengetahui secara langsung apa yang teman-teman rasakan selama ini,” ujarnya.
JR sapaan akrab Plt Bupati berharap agar KAPP bisa hadir memperjuangkan pengusaha Papua dan Pemerintah menyadari bahwa sudah ada peraturan pekerjaan dimana pekerjaan dibawah Rp 1 miliar merupakan hak khusus OAP yang tidak ditenderkan.
Dalam diskusi juga dikatakan sampai hari ini pengusaha OAP banyak yang dimanfaatkan oleh orang lain untuk mendapatkan proyek, dan berharap agar hal tersebut tidak diteruskan karena hanya akan merugikan OAP sendiri.
“Kita sendiri OAP dimanfaatkan untuk mengakomodir proyek yang ada tetapi di belakangnya bukan OAP, hanya nama dan perusahan namun yang melakukan pekerjaan orang lain,” tuturnya.
Disamping itu Plt bupati juga berharap agar KAPP bisa merubah mindset dengan tidak terfokus pada hanya proyek fisik saja tapi bisa menggarap usaha lainnya seperti kopi, buah merah, ikan dan lain-lain.
“Peluang usaha lainnya adalah memanfaatkan sisa tailing dari PT Freeport untuk bisa dimanfaatkan oleh pengusaha yang ada agar selain mendapatkan keuntungan juga membantu Mimika dalam segi pemanfaatan sisa tailing,” tuturnya.
Ketua Umum KAPP Mimika Vinsen Oniyoma seusai diskusi kepada wartawan mengatakan diskusi hari ini juga membahas internal KAPP mengenai kelembagaan, program strategis kolaborasi KAPP bersama pemerintah tentang percepatan pembangunan di Kabupaten Mimika.
“Regulasi yang ada terkesan belum berjalan maksimal padahal regulasi tersebut untuk keberpihakan terhadap pengusaha OAP,” katanya.
Untuk itu bagaimana kedepan agar pengusaha kecil OAP bisa diberdayakan, harus ada kebijakan alternatif yang langsung bisa dirasakan pengusaha OAP disamping program otsus yang selama ini sudah berjalan.
“Salah satu contoh dengan kredit lunak ditaruh ke Bank Papua, karena Bank Papua adalah mitra pemerintah sehingga kami juga bisa menjadi penerima manfaat” tutupnya.(isa)
