Manokwari, fajarpapua.com – Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memberikan gambaran singkat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 dalam sidang paripurna penyerahan Raperda APBD tahun anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat di Manokwari, Senin malam.
Waterpauw menyebut dalam kerangka rancangan APBD Papua Barat Tahun 2023 berpedoman pada Rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi Papua Barat periode 2023-2026 difokuskan pada mempercepat pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
“Dengan meningkatkan kualitas SDM unggul yang didukung infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta lingkungan hidup yang lestari yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan di dalam koridor otonomi khusus,” kata dia.
Dirincikan, gambaran singkat pendapatan tahun 2023 sebesar Rp7,62 Triliun dengan uraian Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar Rp626,8 miliar berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan ain-lain PAD yang sah.
“Selanjutnya, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp6,99 triliun, yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur,” baca Waterpauw.
Sementara, untuk belanja sebesar Rp8,18 triliun dengan uraian belanja operasi sebesar Rp3.52 triliun terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
“Selanjutnya, belanja modal sebesar Rp2,12 triliun terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap, dan Belanja tidak terduga,” kata dia.
Sehingga sisa selisih sisa lebih perhitungan tahun anggaran berkenaan sebesar Rp605 miliar.
Waterpauw berharap RAPBD Provinsi Papua Barat tahun 2023, yang disampaikan kepada DPR untuk meneliti, mengkaji dan menelaah dalam rangka pengambilan keputusan.
“Saya berharap rancangan APBD dapat segera dibahas dan ditetapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Waterpauw.
Dokumen RAPBD Papua Barat diterima oleh Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pandangan fraksi dan penetapan oleh 56 anggota DPR Papua Barat.(ant)
