Manokwari, fajarpapua.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat (DPR-PB) menyetujui dan menetapkan Raperda Provinsi tentang Perubahan APBD menjadi Perda dengan nilai sebesar Rp 6.379.650.148.839,00.
Penetapan APBD perubahan Papua Barat itu dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi, Persetujuan dan Penetapan Terhadap Rancangan Perubahan APBD dan Non APBD Tahun Anggaran 2023, bertempat di Ballroom Aston Niu, Manokwari, Senin (11/9/2023) malam.
Penetapan Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini termuat dalam Keputusan DPR Papua Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Persetujuan dan Penetapan atas Raperda Provinsi tentang Perubahan APBD menjadi Perda.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPR Papua Barat Jongky R. Fonataba, didampingi Ketua Dewan Orgenes Wonggor, Wakil Ketua I Ranley H. L. Mansawan, Wakil Ketua II H. Saleh Siknun, dan Wakil Ketua IV Cartenz Malibela. Selanjutnya Pj Gubernur Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, bersama Forkopimda, Pj Sekda Dr Yacop Fonataba, dan bersama pimpinan OPD PB.
“Terima kasih yang setulus-tulusnya, kepada pimpinan dan anggota DPR PB atas kerja keras yang telah dilakukan dalam membahas materi-materi persidangan, baik pembahasan yang dilakukan secara internal maupun pembahasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak eksekutif,”ujar Gubernur Waterpauw.
Dalam hal ini terhadap Kebijakan Umum APBD-P Papua Barat tahun 2023, Prioritas dan Plafon Anggaran. Sementara Perubahan 2023, Ranperda tentang APBD-P Papua Barat 2023 serta Ranperda Non APBD Papua Barat tahun 2023.
Lanjut Gubernur Waterpauw, pihak DPR Papua Barat telah menerima rancangan APBD yang disampaikan oleh eksekutif. Meskipun tentunya masih ada catatan-catatan yang sifatnya membangun dalam rangka menegakkan pemerintahan yang bersih, profesional dan cerdas serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Saya menilai pandangan-pandangan yang terkandung di dalam pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat sungguh sangat berharga. Oleh karena itu, dapat dijadikan sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan materi RAPBD di masa mendatang,” ungkapnya.
Waterpauw mengaku masih banyak hal yang perlu dikerjakan dan dibenahi khususnya masih terbatasnya sumber daya, antara lain sumber dana dalam meningkatkan pencapaian kinerja di berbagai sektor pembangunan maupun dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk itu pada kesempatan ini dengan kemampuan yang terbatas, saya mengajak kita semua saling bahu-membahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di semua sektor demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” kata Waterpauw.
Iya kemudian menyampaikan beberapa hal yang patut dijadikan komitmen bersama dalam membangun masyarakat Papua Barat. Selain itu, lembaga legislatif dan eksekutif adalah mitra kerja dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
“Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk membangun daerah dengan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kita semua dipercayakan Tuhan maupun masyarakat untuk menjalankan misi dan amanat yang kita emban bersama,ujarnya.
Itulah sebabnya, selaku Kepala Daerah, dirinya mengajak semua pihak untuk mengutamakan kepentingan rakyat yang sebagian besar masih berada dalam kemiskinan, terisolasi dan tidak berdaya.
“Kita semua harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita,” tegasnya.
Untuk itu, Gubernur mengharapkan supaya kemitraan ini benar-benar diwujudkan dan diarahkan untuk tujuan bersama yang mulia, sesulit apapun keadaannya. Sebab eksekutif dan legislatif selalu bersatu dan bahu membahu, sehingga kami yakin kita akan bisa meraih keberhasilan untuk provinsi Papua Barat yang kita cintai ini.
“Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, yang telah bekerja keras selama persidangan ini dan juga penghargaan yang tulus atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik,”tutur Waterpauw.(hsb).
