BERITA UTAMAMIMIKA

Deputi Direktur Wilayah Banuspa Sebut Tingkat Kepatuhan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Mimika Cukup Baik

cropped 895e2990 d422 4061 9705 e533253f1607.jpg
6
×

Deputi Direktur Wilayah Banuspa Sebut Tingkat Kepatuhan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Mimika Cukup Baik

Share this article
IMG 20230219 WA0014
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua Barat dan Papua, (Banuspa) Kuncoro Budi Winarno

Timika, fajarpapua.com– Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua Barat dan Papua, (Banuspa) Kuncoro Budi Winarno mengatakan secara umum tingkat kepatuhan peserta Program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika cukup baik.

Hal tersebut terjadi lantaran peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Penerima Upah (PU) pekerja formal di Kabupaten Mimika telah 90 persen perusahaan mendaftarkan pegawainya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ads

Sedangkan dari Bukan Penerima Upah (BPU) pekerja informal hanya 16 persen yang ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Secara umum peserta PU mempunyai coverage yang lebih tinggi dibanding dari peserta BPU. PU sudah 90 persen, jadi hampir seluruh perusahaan sudah mendaftarkan pegawainya, kalau BPU baru 16 persen,” ujarnya saat berkunjung ke Timika, Sabtu (18/2).

Sehingga hal itu menjadi bentuk upaya dalam memberikan apresiasi kepada Pemda Mimika yang turut membantu menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan segala bentuk dukungan untuk peningkatan perlindungan Ketenagakerjaan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan ini adalah organ Negara yang ditunjuk sebagai operator untuk memastikan perlindungan tenaga kerja, apresiasi juga peran aktif dari pemda Mimika, Bupati Mimika juga sudah membuat satu kebijakan yang didorong oleh tim kepatuhan,” katanya.

Dikatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ada tim kepatuhan yang dibentuk dengan SK Bupati sebagai upaya meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Mimika.

“Secara umum program BPJS Ketenagakerjaan tingkat kepatuhan di Kabupaten Mimika sudah cukup baik, namun tetap ada ruang untuk di tingkatkan mungkin dari sisi coverage di sisi pekerja informal yang masih menjadi PR untuk ditingkatkan,” paparnya.

Pada kesempatan itu juga telah diserahkan secara simbolis perlindungan kepada 10.000 tenaga kerja rentan untuk penganggaran tahun 2023 sebesar 2,16 milyar.

“Ini angka yang sangat kami apresiasi sehingga kami merasa perlu untuk hadir disini. Menyampaikan secara langsung dukungan dan apresiasi pada pemda Mimika yang telah luar biasa melakukan upaya untuk perlindungan warganya,” jelasnya.

“Ini upaya kami dalam menjalin komunikasi agar tetap baik, dan supaya di tahun 2023 ini kami dapat mencapai kesuksesan yang lebih baik lagi,” tambahnya.

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Timika Papua Verry K Boekan mengatakan bahwa masih ada ruang yang harus dikejar agar optimal untuk terus dapat lebih banyak masyarakat yang ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Tentunya hal itu tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan demikian BPJS Ketenagakerjaan juga turut menggandeng dari kerukunan-kerukunan yang ada di Kabupaten Mimika.

“Tentunya kita lakukan sosialisasi masif juga kepada kerukunan-kerukunan yang ada di Mimika,” katanya.

“Kenapa BPU ini masih sangat rendah dibandingkan PU, karena PU sifatnya wajib, yang ga ikut bisa di sanksi, sehingga yang BPU ini kan tidak wajib, sehingga butuh sosialisasi, edukasi dan itu yang harus kita lakukan lebih masif lagi,” pungkasnya. (feb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *