Oleh : Freddie Hosio,SE
BARU saja Orang Asli Papua mendapat angin segar dengan kehadiran/lawatan orang nomor 1 dan 2 RI, Ir. Joko Widodo, dan Prof. KH. Ma’Aruf Amin di Tanah Papua.
Kini, orang Papua bahkan Non OAP melalui oknum aparatur negara menciptakan luka baru bagi generasi OAP untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, guna mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang handal.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibubristek) RI, melalui Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan telah menetapkan pengumuman Nomor : 1332/J5.LP.01.02/2023 tertanggal 18 Juli 2023 tentang penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Tahun 2023 secara Nasional.
Pengumuman dimaksud menindaklanjuti proses seleksi penerima beasiswa ADik yang sudah dilaksanakan sejak 22 Mei sampai 9 Juni 2023 (khusus Kabupaten Mimika), kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat pun demikian.
Namun sangat disesali, karena teruntuk kuota penerima beasiswa Adik Papua tahun 2023, di Kabupaten Mimika masih disusupi pelajar SMA/SMK non orang asli Papua (Non OAP).
Begitupula Kabupaten Jayapura (sebagai kabupaten sampel penyusupan pelajar non OAP).
Hal itu diketahui dari nama lengkap serta marga pelajar yang baru menamatkan jenjang pendidikan SMA/SMK di sejumlah sekolah di Kota Timika dan sekitarnya juga Kabupaten Jayapura tahun pelajaran 2022/2023.
Dinas pendidikan Kabupaten Mimika, telah mengeluarkan surat resmi dengan Nomor : 420.1/………./2023 tentang pengumuman penerimaan seleksi beasiswa mahasiswa baru program beasiswa Afirmasi pendidikan tinggi (ADik) Papua tahun 2023.
Yang mana, pada pada persyaratan yang dicantumkan terdapat 12 (dua belas) point untuk dipenuhi calon pelamar beasiswa.
Point pertama mengisyaratkan 1. (Orang asli Papua (OAP) yang berdomisili di Kabupaten Mimika), selanjutnya pada point ke 12 atau penutup, (12. Bagi calon mahasiswa NON OAP, bisa mendaftar secara mandiri melalui link yang disediakan Kemendikbud-Ristek.
Adalah benar, kalau saja peran Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing di Provinsi Papua dan Papua Barat hanya sebatas memfasilitasi peserta untuk mendaftarkan diri.
Selanjutnya, peserta akan diberikan formulir untuk memilih Perguruan Tinggi (PT), juga fakultas dan jurusan masing-masing. Untuk proses test serta hasilnya akan ditentukan dari PT masing-masing yang telah terdaftar.
Hingga Selasa, 18 Juni 2023 kemarin, baru hasilnya diumumkan dan rata-rata pada beberapa kabupaten/kota masing-masing Dinas Kabupaten Asal di Tanah Papua, juga terdaftar penerima penerima beasiswa program ADik Papua tahun 2023 Non OAP.
Jika dilihat dari syarat utama dan penutup diatas, sudah pasti mereka tidak akan ikut di dalamnya (syarat OAP Undang-undang Otonomi Khusus No. 2 tahun 2021).
Dengan melihat kenyataan masih maraknya dugaan praktik nepotisme di Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika pada khususnya serta kabupaten kota lainnya di Tanah Papua, maka saya akan menyampaikan beberapa pikiran, yang sekiranya bisa memberikan manfaat tambahan informasi, apa itu beasiswa Adik Papua 2023, juga kesalahan pada panitia penerimaan di dinas masing-masing serta kekurangan kesadaran warga Indonesia Non OAP yang berdomisili di Tanah Papua yang pada saat bersamaan ikut tergabung dalam kuota beasiswa Adik Papua, tahun 2023.
- Penetapan hasil disusupi Non OAP. Salah siapa?
Pada bagian pertama, penetapan hasil yang diperuntukkan atau diprioritaskan melalui Kemendikbudristek RI ialah Orang Asli Papua. Sudah pasti mereka yang memenuhi syarat utama ialah OAP (surat yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika).
Kenyataannya, sejak waktu pelaksanaan penerimaan dibuka (Mei-Juni), masih saja banyak berdatangan ke Dinas Pendidikan untuk mendaftarkan diri. Baik yang datang perorangan (pelajar) maupun didampingi orang tua. Yang mana mereka ini juga bukan OAP.
Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika yang dikepalai oleh Pejabat Asli Papua, mengapa sampai bisa membiarkan kejadian ini terus berlanjut. Sejak pendaftaran hingga hasil diumumkan, terdapat banyak marga Non Oap. (Apa kategori mereka disebut sebagai OAP)?
Apakah panitia yang diberikan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika saat menjalankan tugas negara itu, tidak ada pegawai atau staf orang Papua? Atau sengaja membiarkan proses penerimaan/pendaftaran suku Non Oap mempergunakan rekomendasi Lembaga Adat untuk mempertegas eksistensi mereka sebagai OAP?
Jelas terlihat disini, mengapa sampai Dinas Pendidikan yang juga harus bersih, profesional dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dinilai lalai. Bahkan secara langsung ikut memperpuruk Sumber Daya Manusia (SDM) guna menempuh pendidikan tinggi jalur Afirmasi Adik Papua tahun 2023 itu.
Kabupaten Mimika sendiri, dari data yang dilihat, terdapat 57 (lima puluh tujuh) penerima beasiswa. Yang mana, hampir terdapat kurang lebih belasan nama dan Marga penerima beasiswa yang terkesan Non OAP.
Jangankan terdapat belasan nama. Karena sudah tentu satu namapun tak boleh ada disana. Mengingat satu-satunya syarat utama di hampir semua Kabupaten/kota dalam penetapan syarat peserta yang utama ialah OAP. Kepada yang non OAP ada jalur umum.
Faktor berikut yang turut andil dalam meloloskan pelajar non OAP ialah, Pemerhati Pendidikan, Akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, lembaga Adat, serta juga rekan-rekan media (pers) yang menjamur di Kabupaten Mimika – Papua Tengah.
Yang secara bersamaan tidak Ikut membantu memberikan arahan, pikiran, persiapan-persiapan yang baik sehingga proses ini bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Secara pribadi, saya telah berupaya mempublish di media online fajarpapua.com, di Kota Timika, edisi 10 Juni 2023 “Minta Pemda Mimika Prioritaskan OAP dalam penerimaan seleksi beasiswa Adik Papua tahun 2023.
Namun alhasil, naas sekali. Tidak hanya kabupaten super kaya Mimika yang disusupi nama-nama penerima beasiswa non OAP. Tetapi kabupaten/kota lainnya di Tanah Papua pun mengalami nasib yang sama.
Dalam konteks ini, Kemendikbud-Ristek hanya melakukan verifikasi dan memvalidasi berkas para pelamar setelah datannya diupload online/offline oleh Dinas Pendidikan di setiap Kab/Kota.
Yang mana, jika saja ada oknum pelajar Non Oap yang ikut masuk seleksi, atau berkasnya dinyatakan lolos saat verifikasi dari Panitia Penerimaan di Dinas, maka disitulah letak kesalahan mendasa karena dengan sengaja meloloskan.
Sebab pihak Kementerian dan perguruan tinggi, tidak hanya mengurus pelajar asal Papua dan Papua Barat tetapi terbuka untuk beberapa kategori penerima beasiswa di Indonesia, Papua diberikan nama program ADik Papua 2023.
Biarkan saja kuotanya dipenuhi oleh pelamar dari Generasi Muda/i Papua yang baru menamatkan pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Mimika bahkan Tanah Papua secara menyeluruh. Kalau nanti, karena nilai mereka yang tidak memenuhi standar, atau juga tidak menjawab soal dengan benar lalu akhirnya dinyatakan tidak lulus, itu akan terkesan jauh lebih baik, dibanding Kuota OAP disusupi oknum Non OAP.
- Beasiswa Adik Papua 2023 bukan Dana Otsus, bukan pula APBD atau APBD Provinsi.
Kita tentu tahu baru-baru ini para Mahasiswa Asli Papua dihebohkan dengan status beasiswa yang mangkrak di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
Namun kali ini, formasi Kuota Program Beasiswa ADik Papua 2023, tentu jauh berbeda. Program ini terselenggara antara Kemendibubristek bersama seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Yang mana seluruh akomodasi, transportasi, sejak siswa dinyatakan lulus seleksi, itu akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian.
Begitupula biaya hidup dan biaya study selama juliah hingga selesai sesuai aturan dan ketentuan dari Kementrian dan juga Perguruan Tinggi diamana anak-anak Papua akan diterima.
Bisa dibayangkan, untuk orang Papua berpendapatan rendah kebawah, sudah pasti sulit untuk menjangkau pendidikan yang lebih tinggi.
Jika saja, semua elemen, komponen masyarakat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Media Online, DPRD, DPR Provinsi dan Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Adat sama- sama ikut membantu proses ini dengan baik, maka sudah pasti tidak akan terjadi seperti hari ini. Juga sekaligus tidak akan merepotkan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing.
Bahkan sebaliknya justru ketersedian anggaran yang ada, bisa dipakai untuk membiayai pelajar atau mahasiswa lainnya di Tanah Papua yang akan melanjutkan pendidikan tinggi atau sedang menempuh pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan.
- Kejadian penetapan Hasil Penerima Beasiswa ADik Papua 2023, ialah bukti nyata di Tanah Papua hari ini, kalau saja potret ketimpangan pembangunan manusia terlihat jelas.
Dilain sisi, kepada lembaga masyarakat adat yang mengeluarkan surat sebagai syarat utama non OAP, juga sangat disesalkan.
Kalau saja lembaga adat, baik di tingkat masyarakat adat maupun MRP tidak memberikan surat, maka sudah pasti tidak akan ada penyusup yang masuk memenuhi Kota Adik Papua 2023.
Dimata saya, belum terlambat kalau saja kita memiliki hati untuk mempersiapkan SDM Papua dimasa yang akan datang. Juga tentunya buat para penyusup, jangan harap ngana mo lolos.****