Timika, fajarpapua.com – Penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Penjabat (PJ) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk terkait kepengurusan KONI Mimika mendapat tanggapan keras Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, SH.
Yosep yang ditemui wartawan disalah satu cafe Jln Budi Utomo Timika Pada Kamis 26/10, mengingatkan Ribka agar tidak terlibat dalam sandiwara yang terjadi di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mimika.
Apalagi, SK kepada pengurus KONI Mimika yang diterbitkan Ribka cacat hukum.
Yoseph yang juga seorang Advokat ini menegaskan Johannes Rettob terpilih secara sah sebagai Ketua KONI Mimika melalui proses yang benar sesuai aturan dalam organisasi KONI.
“Semua Cabang Olahraga (Cabor) Kabupaten Mimika yang terdaftar resmi melalui KONI Mimika hadir dalam pemilihan tersebut,” tandasnya
Dengan demikian, siapa pun yang mengklaim dirinya sebagai Ketua KONI Mimika diluar JR dianggap ilegal dan tidak memiliki legitimasi hukum yang sah. “Mereka tidak diakui secara resmi di mata publik,” tegas Yoseph
Lebih lanjut ia meminta kepada Ketua KONI Pusat untuk mengambil tindakan tegas dengan membekukan KONI Mimika apabila PJ Gubernur Papua Tengah melanjutkan penerbitan SK KONI Mimika yang tidak sesuai dengan aturan organisasi KONI.
“Kami minta bahwa apabila PJ Gubernur Papua Tengah sengaja terlibat dalam konflik ini, maka harus bertanggungjawab atas kegaduhan yang terjadi ditentah masyarakat, dia harus siap,” terangnya.
Direktur YLBH Papua Tengah itu menyayangkan perilaku PJ Gubernur Papua Tengah yang terlibat dalam konspirasi terhadap pemerintahan di Kabupaten Mimika.
Oleh karena itu, Yosep mengingatkan PJ Gubernur untuk tidak mencampuri dinamika konflik yang terjadi di KONI Kabupaten Mimika.
Ia menegaskan kembali bahwa satu-satunya Ketua KONI Mimika yang sah adalah Johannes Rettob, dan siapa pun selain JR dianggap ilegal.
Ditemui terpisah pada sebuah acara Rabu (25/10), Ketua KONI Mimika terpilih Johannes Rettob menyayangkan jika memang terjadi hal tersebut, dimana dirinya sudah secara sah dan resmi dipilih oleh cabor yang ada di Mimika untuk menjadi ketua. Dirinya berjanji akan melawan ketidakadilan yang terjadi mengenai dugaan pemberian SK KONI dari PJ Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk.
