Timika, fajarpapua – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi dan internalisasi penyusunan kajian resiko bencana di Grand Tembaga Hotel, Selasa (28/5).
Kegiatan yang dibuka Asisten I Setda Mimika Robert Kambu tersebut mendatangkan narasumber dari BPBD Provinsi Jawa Timur, Palu dan Provinsi Papua, serta diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lingkup Pemda Mimika.
Adapun tujuan kegiatan sosialisasi, mendukung penguatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam perencanaan penanggulangan bencana secara berkelanjutan, sistematis, dan terkoordinasi lintas sektor/lembaga pemerintah dan swasta.
Selanjutnya titik sasar penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten Mimika 2024– 2029 yaitu, menyusun peta resiko bencana yang didasarkan pada peta ancaman, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Serta menyusun data resiko bencana (potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan) sebagai acuan penanggulangan bencana di Kabupaten Mimika.
Robert Kambu saat membacakan sambutan Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan, melihat ancaman yang melingkari wilayah Indonesia, tentu diharapkan adanya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana.
Penelitian di Jepang mengungkap fakta dominan dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan dari terjadinya kejadian bencana terutama gempa bumi, tsunami, banjir, longsor dan angin putting beliung serta kebakaran hutan dan lahan adalah terkait peran lintas sektor antar instansi/lembaga terkait (pemerintah, sektor swasta, NGO, dan lainnya).
“Seperti kita ketahui bersama Kabupaten Mimika adalah kawasan yang mempunyai potensi ancaman bencana yang cukup kompleks, antara lain banjir, tanah longsor, angin putin beliung, gempa bumi dan kebakaran hutan. Kejadian tersebut bisa mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, serta memberikan pengaruh negatif kepada kelancaran roda pemerintahan maupun kehidupan masyarakat,” katanya.
Diungkapkan pengurangan resiko bencana merupakan suatu gebrakan yang cukup rumit. Untuk menangani kerumitan tersebut perlu dilakukan upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Sejumlah negara anggota dewan sosial ekonomi PBB melalui resolusi 1999/63 menghimbau pemerintah untuk membangun sasaran dan menguatkan platform – platform multisektor yang ada untuk mengurangi resiko bencana demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan secara penuh dan memanfaatkan cara – cara ilmiah maupun teknis.
“Semua tentu saja melalui penyusunan, dengan kajian resiko bencana ini kita dapat mengetahui potensi ancaman bencana yang ada di Kabupaten Mimika dan bagaimana kita melakukan penanganan yang cepat, tepat serta terarah melalui kolaborasi antar lintas sektor Organisisasi Perangkatan Daerah, sehingga kita dapat meneka jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kejadan bencana tersebut,” ungkapnya.
Ditambahkan, untuk menghadapi tantangan ke depan terkait Pengurangan Resiko Bencana (PRB) upaya mensinergikan berbagai pelaku atau penggiat kebencanaan dilintas sektor sangat didiperlukan agar penanggulangan bencana dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.
“Dampak negatif dan kerugian yang ada pada dasarnya apabila kita memiliki data dan analisa yang memadai dalam hal resiko bencana. Dalam rangka itulah kita berkumpul bersama untuk Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Mimika yang kita cintai ini,” tuturnya.(ron)