Jakarta, fajarpapua.com – Pelaksana Harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong menyampaikan beberapa indikator kesuksesan pemilihan kepala daerah.
Pada Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat, Togap mengatakan pilkada berjalan aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku.
“Meskipun ada pesta demokrasi, pilkada ini kita mengharapkan tetap berlangsung aman lancar sesuai aturan yang berlaku,” kata Togap dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.
Indikator kedua, yaitu tingginya partisipasi pemilih. Melihat partisipasi pemilih pada pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya mencapai 81,78 persen, Togap berharap angka ini dapat terjaga atau ditingkatkan pada Pilkada Serentak 2024.
Tingginya partisipasi pemilih ini penting agar legitimasi hasil pilkada semakin kuat.
Lebih lanjut, Togap mengatakan indikator ketiga suksesnya Pilkada Serentak 2024, yaitu tidak adanya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama konflik kekerasan.
Guna mencapai ini, kerja sama antara pemangku kepentingan, terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat diperlukan dalam mendukung pengamanan.
Selain itu, kesuksesan Pilkada Serentak 2024 juga memerlukan sinergi penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Media massa juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi positif terkait tahapan pilkada,” tambahnya.
Masyarakat juga diharapkan aktif berpartisipasi dalam pilkada mendatang, sehingga berjalan lebih transparan dan demokratis.
Dalam rakor itu juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Pilkada Aman dan Damai Tahun 2024 se-Papua Barat Daya.
Deklarasi itu ditandatangani Kepala Daerah se-Provinsi Papua Barat Daya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Papua Barat Daya, Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Papua Barat Daya, dan Ditjen Polpum Kemendagri.(ant)
