Timika, fajarpapua.com – Tujuh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Mimika terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Diterimanya LKPJ Bupati Mimika disampaikan dalam rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang penyampaian catatan rekomendasi DPRD Mimika terhadap LKPJ Bupati Mimika Tahun 2024 dan pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus penutupan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna, Jumat (3/7).
Meskipun diterima ketujuh fraksi antara lain Golkar, Nasdem, PDIP, Gerindra, PKB, Perindo dan Demokrat mencapaikan catatan-catatan khusus kepada Pemda Mimika agar dilakukan perbaikan ditahun anggaran 2024.
Ketua DPRD Anton Bukaleng dalam sambutannya mengatakan tujuan LKPJ untuk memberikan gambaran keberhasilan program kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran selama satu tahun setelah dilakukan pembahasan secara internal oleh DPRD sebagai implementasi pelaksanaan fungsi dan evaluasi.
Maka, kata Anton disampaikan secara garis besar dokumen LKPJ Bupati Mimika Tahun 2023 telah menyajikan data dan informasi yang layak dan substansial dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dapat memberikan catatan rekomendasi terhadap LKPJ bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan akuntabilitas.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD memberikan apresiasi terhadap prestasi atas keberhasilan beberapa kegiatan dalam penyelenggaraan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. DPRD bisa memaklumi jika ada capaian yang belum maksimal.
“Untuk itu diharapkan kepada Pemda untuk memperhatikan catatan DPRD untuk menjadi acuan dan perencanaan program tahun mendatang,” jelasnya.
Selanjutnya Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya mengatakan, pendapat akhir ini disampaikan untuk mengevaluasi dan memahami secara kritis pelaksanaan pembangunan dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2023.
Dikatakan, pendapat, tanggapan, saran masukan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD merupakan wujud nyata kinerja lembaga legislatif, sebagai mitra pemerintah yang dipercayakan oleh masyarakat untuk tugas yang mulia, sebagai perwakilan untuk mengemban amanat rakyat kabupaten Mimika.
Menurutnya sejumlah catatan penting dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh dewan dalam pendapat akhir fraksi merupakan koreksi dan masukan bagi eksekutif, sebagai pelaksana kebijakan pembangunan di kabupaten Mimika, untuk dapat bekerja dengan lebih sungguh- sungguh dan bertanggungjawab.
“Tentunya hal ini akan menjadi prioritas dan perhatian, dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di seluruh sektor pada tahun tahun berikutnya,” ungkapnya.
Ia berharap agar lembaga legislatif selaku mitra kerja pemerintah yang sejajar dalam melakukan pengawasan pembangunan, sehingga bisa saling melengkapi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini.
“Saya menghargai kerja sama dan semangat kekeluargaan yang selama ini terjalin antara dewan selaku lembaga legislatif. Ini merupakan suatu prestasi tersendiri, yang patut dicatat dan menjadi perhatian, serta motivasi baik bagi eksekutif maupun legislatif, guna menata langkah dan arah pembangunan yang semakin baik kedepan,” ujarnya.
Beberapa kesepakatan yang telah dicapai dalam pembahasan raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan LKPJ Bupati tahun anggaran 2023 diantaranya:
1. Peran APBD selaku instrumen fiskal daerah yang merupakan kerja tahunan pemerintah daerah diharapkan tetap memperhatikan kebutuhan nyata, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat kabupaten Mimika.
2. Pembenahan pembangunan di segala bidang secara terencana, berkesinambungan, bertanggungjawab, berkualitas dan profesional. Prioritas ketersediaan air bersih, rumah sehat, pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata, pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, pemberdayaan fasilitas kemasyarakatan, ekonomi penerangan, serta membangun infrastruktur untuk mempermudah akses masyarakat memperoleh layanan publik yang menjadi hak masyarakat di seluruh pelosok Mimika.
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi yang cermat terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran berjalan, sehingga pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
Dikemukakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Mimika tidak terlepas dari peran aktif semua pihak. Oleh karena itu, dia mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuam, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat, untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten Mimika dalam membangun dan mewujudkan masyarakat Mimika yang maju, cerdas, sejahtera berkesinambungan.
Selanjutnya terkait Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2023 dan LKPJ Bupati tahun anggaran 2023, yang sudah disepakati bersama pada saat ini, dan akan ditetapkan menjadi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, kiranya bisa menjadi wujud nyata bakti karya dalam membangun kabupaten Mimika.
“Banyak hal yang telah kita bangun dan lakukan bersama selama tahun 2023 untuk kabupaten Mimika, baik secara fisik maupun non fisik melalui realisasi program dan kegiatan. Saya yakin semua upaya dan usaha yang kita berikan, memiliki makna sejarah atas peran dan kinerja kita bagi masyarakat Mimika dan bagi anak cucu kita di masa depan,” ungkapnya.(ron)
