Timika-fajarpapua.com – Kelompok tani mangrove (ktm) Mboaripi Mane sukses menggelar musyawarah kelompok kerja (pokja) Mboaripi Mane, Kampung Mware Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, di balai rumah perbincangan “Akoare Kame” Kampung Mware Distrik Mimika Timur, Jumat (12/7).
Musyawarah Pokja KTM tersebut dibuka secara resmi oleh Koordinator Kepala UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) unit VI Mimika, Max Homer, S. Hut.
“Dengan memanjatkan uji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, acara musyawarah Pokja KTM Mbuaripi Mane secara resmi dibuka dan siap untuk dikerjakan sesuai dengan mekanisme,“ demikian sambutan Max Homer saat membuka acara tersebut.
Max Homer menerangkan, kelompok ini dibentuk tidak hanya sebagai kelompok kerja, tapi turut ikut dalam melestarikan lingkungan alam di Mimika dan dunia global pada umumnya dalam menekan emisi karbon serta manfaat lainnya seperti ekoforestri, Ekowisata, UMKM dan masih banyak manfaat lain.
Untuk diketahui kelompok kerja ini dibawah binaan atau kontrak bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) – RI.
Sementara tugas UPTD KPHL mewakili pemerintah di tingkat Provinsi dan kabupaten sebatas membantu memfasilitasi, mendukung penuh giat-giat kerja BRGM.
Sementara Ketua KTM Mboaripi Mane, Lazarus Amiyu menerangkan, kelompok kerja di Kampung Mware sudah menandatangani kontrak kerja atau surat perjanjian kerja sama, program padat karya swakelola rehabilitasi mangrove pada lokasi Muara Pante Moroga.
Dalam kontrak tersebut, salah satunya berisikan materi Rencana Anggaran Kerja (RAB) dan petunjuk teknis kerja. Sehingga lanjutnya, dengan luasan area kerja penanaman 1.000 mangrove per hektare dengan total kuasa area 30 hektare.
“Kita sudah bicara dalam musyawarah dan sudah sepakat mengenai pembagian upah untuk pekerjaan dan dituangkan dalam berita acara musyawarah,” kata Lasarus.
Terkait hal itu, ketua Pokja KTM Mboaripi Mane berharap agar kelompok kerja dapat membantu sekaligus mendukung Pemerintah melalui program kerja ini. Begitupun masyarakat yang bekerja dapat menerima manfaat atas hasil pekerjaan berupa upah kerja.
“Kita sampaikan terima kasih banyak karena dipercaya oleh pemerintah dan BRGM untuk kegiatan ini, kita siap kerja,“ tegas Lasarus.
Terpisah, Kepala Kampung Mware, Benyamin Kaokayahe yang juga ikut hadir dalam perbincangan atau akoare dalam sebutan bahasa Suku Kamoro itu menambahkan, Pemerintah Kampung pada prinsipnya mendukung setiap program yang masuk ke kampung yang bersifat membina, mendukung, memberdayakan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya Kampung Mware.
“Atas nama kepala kampung, saya berterima kasih kepada Pemerintah Pusat, BRGM karena lokasi kami di Pante Moroga menjadi prioritas dalam program penghijauan hutan mangrove,“ kata Benyamin.
“Memang jika dilihat dari kacamata awam, daerah Moroga itu harus dihijaukan kembali,” harapnya.
Walau demikian, kata Beny, Pemerintah Kampung terbatas dalam pengelolaan dana desa. Sehingga jika Pemerintah Pusat, Provinsi juga di daerah bahkan sektor swasta, memiliki program kerja, pemerintah kampung akan mendukung. (Eddy).