Timika, fajarpapua.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika memberikan penguatan kapasitas terhadap lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sraf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Yakobus Kareth mewakili Bupati Mimika di Hotel Horison Ultima, Selasa (30/7).
Kegiatan penguatan kapasitas sumberdaya kelembagaan tersebut diikuti oleh 10 organisasi wanita yang berbadan hukum di Kabupaten Mimika.
Kegiatan dimaksudkan agar perempuan di Kabupaten Mimika harus mampu bersaing dalam berorganisasi atau diberdayakan melalui pembangunan agar dapat mensejahterakan keluarga yang sejahtera.
Selain itu juga untuk menumbuhkan motivasi, kreativitas dan semangat dalam mengembangkan kemampuan khususnya bagi perempuan di Kabupaten Mimika, agar dapat berguna bagi pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM yang handal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
Yakobus Kareth saat membacakan sanbutan Bupati Mimika menyampaikan, upaya mewujudkan kesetaraan perempuan dalam pembangunan ini telah dilakukan cukup banyak.
Namun yang terjadi lanjutnya masih banyak praktek ketidak adilan di berbagai aspek pembangunan yang menimpa perempuan dan kebanyakan dialami pengarusutamaan gender.
Untuk itu sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan maka munculah Inpres Nomor 9 Tahun 2000.
“Dimana strategi yang dilakukan dapat mencapai kesetaraan dan keadilan dalam berbagai aspek dapat melalui perencanaan, penganggaran. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluas seluruh kebijakan, program dan kegiatan baik di pemerintahan pusat dan daerah,” katanya.
Diungkapkan kondisi di Kabupaten Mimika sendiri sebenarnya dapat dilihat melalui indeks pembangunan gender (pg) yang pada titik inilah perlu dilakukan evaluasi strategi agar tercipta percepatan pembangunan.
Sehingga ujar Yakobus Kareth, kegiatan peningkatan kapasitas ini dapat diartikan sebagai proses meningkatkan pengetahuan keterampilan kesetaraan implementasi sesuai target RPJMD Kabupaten Mimika.
“Atas keberhasilan implementasi indikator peningkatan kapasitas sumber daya perempuan dalam bidang pembangunan, kita tak hanya melalui angka statistik melainkan juga adanya legitimasi melalui peran kita bersama dalam pengembangan kapasitas perempuan menuju manusia yang maju dan berkembang menjadi hal yang harus yang manusia mutlak agar dapat menjadi masa kini berkembang dan beradaptasi,” ungkapnya.
Disampaikan, tujuan peningkatan kapasitas sumber daya pemberdayaan perempuan adalah agar para individu dapat bermanfaat secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi.
Selain itu dan agar pembangunaan tertata dengan baik sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
“Pada kesempatan ini saya juga meminta komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam program dan strategi pembangunan tujuan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan adalah sebagai lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksaan kebijakan,”tuturnya.(ron)
