Timika, fajarpapua.com – Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa), Karel Kum mempertanyakan adanya undangan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah kepada semua kubu Lemasa) ke Nabire.
Saat ditemui di Jalan Cenderawasih Timika, Jumat (2/8), Karel mengatakan, jika MRP PT ingin memediasi adanya kubu-kubuan di Lemasa harus dibicarakan di Mimika bukan di Nabire. Hal tersebut karena Lemasa merupakan lembaga adat masyarakat suku Amungme berada di Kabupaten Mimika.
“Ini usulan siapa dan kenapa harus di Nabire, jika dipaksakan ini ada apa, pasti ada kepentingan dibalik ini. Orang Amungme ada di Timika bukan di Nabire, jangan sampai ada unsur politik,” katanya.
Menurut dia, jika itu merupakan aspirasi dari Pemerintah atau masyarakat yang menginginkan agar Lemasa bersatu hal itu dinilai merupakan langkah positif. Tetapi jika itu usulan MRP sendiri atau ketua Lemasa kubu berbeda berarti ada kepentingan terselubung.
“Kalau atas aspirasi masyarakat atau pemerintah itu baik. Tetapi jika bukan aspirasi, hanya usulan saja dan dilakukan diluar daerah itu berarti murni kepentingan,” ujarnya.
Selain itu, Karel mempertanyakan MRP yang meminta dokumen dari Lemasa. Menurutnya MRP tidak berhak meminta dokumen jika mau memediasi untuk mempersatukan Lemasa.
“Itu bukan haknya MRP untuk minta dokumen dan segala macam. Kewenangan MRP hanya mempertemukan dan menyelesaikan masalah didalam kubu-kubu Lemasa,” ungkapnya.
Karel mengaku mendapat undangan tersebut tetapi Lemasa pimpinannya tidak terjadi dualisme dan berbeda dengan Lemasa lainnya.
“Saya dapat undangan juga tetapi saya tidak mau hadir, kami Lemasa beda lambang dan KOP suratnya berbeda dan legalitas kami ada SK dari Pemda. Yang haruanya di mediasi itu Lemasa yang sama pada lambang dan KOPnya ada beberapa kubu itu,” tegasnya.(ron)