Timika, fajarpapua.com- Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2024 dipastikan mengalami defisit.
Tidak main-main selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada Tahun 2024 ini terhitung sebesar Rp 800 miliar dari nilai APBD yang ditetapkan sebesar Rp 7,5 Triliun.
Hal itu diungkapkan Bupati Mimika, Johannes Rettob kepada wartawan akhir pekan lalu usai mengikuti Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia Tahun 2024 di DPRD Mimika, Jumat (16/8) lalu.
Menurut Bupati Johannes Rettob, defisit timbul yang karena adanya beberapa aturan baru yang diturunkan pada Tahun 2024 yang mengakibatkan turunnya pendapatan daerah.
“Aturan baru tersebut berdampak pada nilai pendapatan atau dana yang seharusnya masuk ke Kabupaten Mimika,” ujarnya.
Sebagai contoh untuk pendapatan transfer bagi hasil dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) dari PT Freeport Indonesia seharusnya Kabupaten Mimika menerima sebesar Rp 1,8 triliun.
“Namun dengan adanya aturan terbaru nilai yang di transfer ke Kabupaten Mimika hanya 1,3 triliun rupiah. Selain itu, hingga kini dana bagi hasil dari PTFI juga belum terealisasi, ” kata John.
Terkait defisit APBD Tahun 2024 ini jelasnya, Pemda Kabupaten Mimika akan melakukan rapat internal sebelum dilaksanakankoordinasi dengan DPRD Mimika.
“Kita lagi kerja keras sehingga nilai APBD masih sama seperti APBD induk yang ditetapkan sebesar 7,5 triliun rupiah,” ujarnya.
Sebelumnya saat bertatap muka dengan Jurnalis Mimika yang digelar Dinas Kominfo Kabupaten Mimika, Bupati Johannes Rettob juga mengungkapkan akibat defisit, Pemda Kabupaten Mimika juga tengah mempertimbangkan menunda pekerjaan yang tidak urgen.
Estimasi APBD Tahun 2024 disebut Bupati Johannes Rettob terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan sumber pendapatan.
Selain itu lanjutnya ditambah beban SILPA 2024 yang diestimasi terlalu tinggi yaitu diangka Rp 1 triliun juga dinilai terlalu tinggi. (mas)