Timika, fajarpapua.com – Pencairan dana padat jarya Tahun 2024 di Distrik Wania, Kabupaten Mimika diduga ada ketidak beresan.
Pasalnya banyak kejanggalan yang terjadi, salah satunya ada kampung yang ditunda pembayarannya dan kepala kampung diminta mencari pinjaman untuk menutupinya.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun dan Kepala Kampung Mawokauw Jaya, Edyson Rafra, Senin (16/9).
Norman Ditubun menjelaskan meskipun program padat karya bertujuan meningkatkan pembangunan di kampung-kampung, pelaksanaannya penuh dengan kendala.
“Beberapa rekan mengeluhkan ada ketidakberesan dalam pencairan dana ini. Bahkan, beberapa orang mengatakan bahwa ada yang meminta ‘bagian’ dalam proses tersebut,” ujar Norman.
Ia mengungkapkan, keterlambatan alokasi dana memaksa pemerintah kampung untuk mencari pinjaman dari pihak luar demi melaksanakan proyek.
Hal ini dinilainya sangat membebani, karena dana tersebut seharusnya langsung digunakan untuk pembangunan.
“Program padat karya ini sebenarnya sangat baik, tapi pengelolaannya tidak tertib. Kami terpaksa berhutang, dan jika pengembalian tidak tepat waktu, kami bisa dianggap menipu masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya Kampung Nawarpi bahkan sudah memulai pekerjaan padat karya meskipun dana belum cair, dan terpaksa meminjam uang dari luar.
“Saya berharap dana ini segera dicairkan, atau setidaknya diberikan uang muka agar kami tidak perlu meminjam dana dari luar,” tegasnya.
Sementara Kepala Kampung Mawokauw Jaya Edyson Rafra mengungkapkan, pencairan alokasi dana program padat karya sebesar Rp 140.000.000 ditunda, dan mereka diminta untuk meminjam uang terlebih dahulu.
“Kami sudah meminjam dana, tapi jika pembayaran terlambat, bunga dari pinjaman ini akan terus bertambah. Ini sangat memberatkan,”ungkap Edyson.
Menurut Edyson keterlambatan pencairan dana dipengaruhi oleh masalah internal di tingkat pemerintahan, termasuk konflik terkait pergantian beberapa ketua RT.
“Ada permintaan dari pihak tertentu untuk mengaktifkan kembali Ketua RT yang sudah diberhentikan, padahal Ketua RT baru sudah mulai bekerja. Ini juga memperlambat pencairan dana,”tuturnya.
Edyson menjelaskan, tiga program utama padat karya di Kampung Mawokauw Jaya, yaitu penimbunan jalan lingkungan, pembersihan drainase, dan pembersihan jalan umum, sudah dimulai meskipun dananya belum cair.
“Ini memaksa pemerintah kampung untuk terus berutang. Kami berharap pemerintah sadar akan beban utang yang harus kami tanggung,”jelasnya.
Edyson juga menambahkan beberapa kampung terpaksa menggunakan sebagian dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur guna menutupi kebutuhan padat karya.
“Jika dana ini tidak segera cair, pembangunan di kampung akan terganggu,” tambahnya.
Norman dan Edyson berharap agar Bupati segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini.
Mereka juga meminta agar pemimpin yang ditunjuk di tingkat distrik memiliki kemampuan dan pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan.
“Rata-rata kepala kampung bukan sarjana, jadi kami butuh pemimpin yang cerdas dan mampu membimbing kami. Kalau pemimpinnya tidak kompeten, bagaimana kami bisa belajar?” ujar mereka
Kedua kepala kampung tersebut juga mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas, menjamin transparansi penuh dalam pengelolaan dana, dan menempatkan pemimpin yang berkompeten di lingkungan pemerintahan, demi kelancaran pembangunan tanpa kendala birokrasi yang membebani.(ron)