Penulis : Marinus Yaung
(Warga Kota Jayapura, Papua)
KPU PROVINSI PAPUA ketika menerima perbaikan dan penyerahan berkas syarat administrasi pasangan calon BTM – YB, pada tanggal 19 September 2024, diluar batas waktu yang sudah ditetapkan sesuai PKPU dan UU, yakni tanggal 5 – 8 September 2025, merupakan bentuk pelanggaran Pemilu atau kejahatan Pemilu.
Kejahatan Pemilu oleh para komisioner KPU, harus dilawan dan diawasi. Para pelaku kejahatan dengan mudahnya melakukan tindakan kejahatan karena mereka sudah terbiasa atau juga mereka bagian dari proses tindakan kejahatan itu sendiri.
Menurut hemat saya, 5 anggota komisioner KPU Provinsi Papua adalah para komisioner yang terpilih DIDUGA melalui KEJAHATAN PEMILU. Saya berani berkata demikian karena saya akan membongkar dugaan kejahatan tersebut.
Berkas kejahatan pemilu oleh para pelaku kejahatan pemilu, yang sukses melahirkan komisioner KPU Provinsi Papua, yang terpilih dari hasil dugaan kejahatan pemulu, masih ada dan tersimpan di diskrimum Polda Papua..
Saya sudah dipanggil berkali – kali oleh penyidik Polda Papua untuk dimintai keterangan, namun saya belum bersedia hadir. Pengacara hukum Gistaf Kawer sudah mendesak saya berkali – kali, untuk datang ke Polda Papua, memberikan keterangan agar para pelaku kejahatan pemilu dan komisioner KPU Provinsi yang diduga melakukan penyuapan, bisa dipenjarakan, namun saya belum bisa hadir juga bertemu para penyidik di Polda Papua.
Saya, dianggap penyidik sebagai saksi kunci yang bisa membongkar dugaan tindak kejahatan pemilu, untuk menangkap para pelaku kejahatan dan anggota komisioner KPU Provinsi Papua yang diduga lolos seleksi karena menyuap dan menyogok.
Mengapa saya menjadi saksi kunci?. Saya peserta seleksi anggota KPU Provinsi tahun 2023 yang lalu, dan nilai ujian tes CAT dan tes Psikologi saya, PALING TINGGI SCORENYA dari semua orang asli Papua yang ikut seleksi dan PALING TERTINGGI NILAI SCORENYA JUGA DARI 5 ORANG KOMISIONER KPU PROVINSI PAPUA sekarang ini.
Tetapi saya dinyatakan TIDAK LULUS SELEKSI oleh panitia atau tim seleksi. Memang sebelum keputusan tim seleksi KPU, saya sudah menduga tindakan kejahatan pemilu senyap, yang dilakukan oleh seorang calon gubernur bersama tim suksesnya, untuk menyingkirkan orang-orang Papua yang dianggap ancaman terhadap ambisi calon tersebut untuk merebut kursi gubernur Papua.
Dua hari sebelum pengumuman hasil seleksi CAT dan Psikologi, saya ditelpon seorang ASN senior di kantor Gubernur Papua, seorang ASN yang selalu pimpin demo ASN di kantor Gubernur Papua, mengatakan melalui sambunga telpon seperti berikut, ” Kawan punya nilai seleksi CAT dan Psikologi memang tinggi, tetapi kawan tidak akan lolos seleksi demi kepentingan partai berkuasa dan calon gubernur ( disebut namanya tapi saya tdk tulis disini), karena beliau sudah kondisikan semua.
Mendapat telpon seperti ini, saya cukup emosional. Namun besoknya, saya ambil doa puasa satu hari untuk berdoa MEMBAWA PERKARA INI KEPADA TUHAN YESUS, minta pertolongan Tuhan Yesus. Namun hari berikutnya, ketika pengumuman, nama saya tidak lulus seleksi. Tidak terjadi mujizat Tuhan. Mungkin calon Gubernur ini lebih berkuasa dari Tuhan Yesus.
Sejak itu saya bertekad untuk melawan tindakan kejahatan demokrasi dan pemilu seperti ini. Saya berkomitmen melawan calon gubernur Provinsi Papua yang mencoba merebut kursi Gubernur Provinsi Papua dengan merancang kejahatan pemilu. Karena kalau kursi Gubernur Provinsi Papua direbut oleh seorang Gubernur yang terlibat kejahatan pemilu dengan anggota komisioner KPU Provinsi Papua, maka masa depan Papua dalam ancaman serius.
Kita harus selamatkan kursi gubernur Provinsi Papua dari tangan-tangan para penjahat demokrasi yang berkolaborasi dengan anggota komisioner KPU Provinsi Papua, untuk melakukan tindak kejahatan pemilu dari tahap seleksi anggota KPU Sampai pada tahap pelaksanaan pemilihan suara, 27 November 2024.
Terakhir, komisioner KPU Provinsi Papua, kalian sudah diingatkan oleh pasangan calon MDF – AR untuk bekerja profesional, netral, adil, jujur dan berintegritas. Kalian masih punya tabungan khusus di penyidik Polda Papua, yang sewaktu – waktu saya bisa datang dan memberikan keterangan dan selesai kalian semua.
Saya juga mengajak pemilih di Papua untuk membersihkan ruang demokrasi di Papua dari tangan-tangan jahat para penjahat demokrasi, dengan memilih MDF – AR sebagai Gubernur Provinsi Papua tanggal 27 November 2024. Agar ke depan, yang pintar, berkualitas dan berintegritas yang akan tampil memimpin di tanah Papua. Bukan lagi penjahat demokrasi yang memimpin Papua. ***