Timika, fajarpapua.com – Menjelang hari pencoblosan Pilkada Mimika tanggal 27 November 2024 mendatang, banyak strategi kotor yang diduga dilakukan untuk mendukung pasangan calon (Paslon) tertentu.
Setelah sebelumnya warga diminta mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga (KK), kini muncul lagi informasi salah satu oknum Lurah yang diduga mengakomodir Lurah lain untuk mendukung salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati.
Terkait informasi tersebut, Anggota Komisi C DPRD Mimika Herman Gafur mengatakan, dalam pilkada 2024 ini, ASN harus menjaga netralitas. Sehingga informasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pj Bupati Mimika dan Pj Sekda Mimika.
“Pj Bupati Mimika dan Pj Sekda Mimika harus melakukan monitoring kepada seluruh Pejabat dan ASNnya,” ucap Herman saat dikonfirmasi, Sabtu (28/9)
Dia mengatakan, jika ada oknum lurah atau ASN yang mendukung Paslon, Pj Bupati harus segera mengambil tindakan tegas.
“Kalau ketahuan ada dukungan, mengakomodir Paslon tertentu jangan segan-segan tegur, berikan sanksi, peringatan atau mungkin pemberhentian dari ASN. Karena kualitas Pilkada 2024 ini dilihat dari sejauhmana pemerintah berkomitmen menjaga netralitas,” tegasnya
Menurut dia, silakan mendukung secara pribadi itu sah-sah saja, tapi tidak mengajak dan melakukan tindakan diluar aturan kepegawaian.
“Jadi kalau mau dukung pribadi yah silakan saja, tapi tidak mengakomodir untuk mendukung Paslon tertentu itu sudah berbeda lagi. Mereka ini kan pejabat publik yang sudah disumpah, kalau dia tidak netral bagaimana dalam pelayanannya kepada masyarakat? Ini yang harus diperhatikan, sehingga harus dijaga kualitas Pikada kita ditahun 2024 ini,”pungkasnya. (moa)