Timika, fajarpapua.com – Bapenda Kabupaten Mimika memfokuskan pemuktahiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB -P2) di Kuala Kencana khususnya area PT Freeport Indonesia.
Wilayah tersebut menjadi fokus karena menurut data, piutang PBB-P2 di area perusahaan tambang tersebut cukup tinggi.
Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda Mimika, Hendrik Setitit yang ditemui fajarpapua.com, Rabu (16/10) kemarin mengatakan, wilayah ini difokuskan karena sesuai instruksi dari BPK Tahun 2023 lalu.
“Bapenda hanya mengikuti instruksi yang mana memang harus di fokuskan untuk PBB – P2 dari PTFI,” jelasnya.
Lanjutnya, BPK sebelumnya telah melakukan pemutahiran data berdasarkan luas bangunan dan penambahan bangunan di wilayah PTFI.
“Lokasi yang menjadi fokus kita ada di kawasan Kuala Kencana, untuk wilayah zona P2,” ucapnya.
Dikatakan untuk merealisasikan intruksi BPK, pihaknya saat ini telah menurunkan tim untuk proses pengukuran bangunan yang ada.
“Kita berharap di Tahun 2025 mendatang akan ada kenaikan PBB-P2 dengan adanya perubahan dan penambahan bangunan,” katanya.
Menurutnya berdasarkan ketetapan yang ada, selama ini pembayaran PBB PT Freeport Indonesia mencapai Rp. 66 miliar.
“Kita berharap dengan dilakukan pemutakhiran data, kedepan bisa ada kenaikkan PBB yang dibayarkan,” ucapnya.
Target PBB Tahun 2024
Hendrik Setitit juga mengungkapkan target PBB Tahun 2024 meningkat menjadi Rp 82 miliar dari sebelumnya yang hanya Rp 62 miliar di Tahun 2023 lalu.
Hingga Oktober 2024 ini lanjutnya pembayaran PBB sudah diangka Rp 76 miliar atau mencapai 92,6 persen dari target.
“Kita akan fokuskan agar di waktu yang tersisa, target PBB kita tercapai,” pungkasnya. (moa)
