Jayapura, fajarpapua.com- Program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat ini belum berjalan di Provinsi Papua.
Terkait hal ini, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan pihaknya hingga sekarang belum menerima petunjuk teknis (Juknis) terkait program tersebut.
“Pemberian makan gratis secara juknis dari pusat kita belum terima, tapi saya sudah mengumpulkan para bupati terkait pelaksaan program ini,”kata Ramses Limbong, Minggu (3/11).
Ia menyebutkan, Pemrov Papua akan melakukan simulasi pailot project di seluruh kabupaten/kota untuk pelaksanaan makan gratis ini.
“Saya tekankan kepada para bupati walikota untuk program itu dibahas apakah kita menggunakan atau memanfaatkan kearifan lokal. Jadi kita tidak bisa samakan disini dengan di Jawa. Jadi ahli gizi harus bisa melihat kalau misalnya diberi makan sagu apa tambahannya, dan kalau dia makan ubi apa tambahannya kan tidak harus nasi, yang terpenting kadar gizinya terpenuhi,” ujar Pj Gubernur Limbong.
Sebab, kata dia, di wilayah Papua tidak semuanya harus memakan nasi, sehingga harus memanfaatkan kearifan lokal dengan mengukur kalori dan gizi yang dibutuhkan anak.
“Biaya makan di Jakarta dengan disini tidak sama. Seperti di Yapen harga makan satu porsi 55 ribu rupiah, sehingga perlu dilakukan simulai supaya bisa di lihat harga makanan di masing-masing kabupaten untuk kami laporkan ke pemerintah pusat,” paparnya.
Menurutnya biaya pemberian makan gratis ini tidak dianggarkan dalam APBD Papua, tetapi program tersebut merupakan program presiden yang harus dilaksanakan di semua kabupaten/kota.(hsb)
