Timika, fajarpapua.com - Anggota DPRP Provinsi Papua Tengah, Araminus Omaleng meminta Pj Bupati Mimika Valentinus S Sumito agar segera turun langsung mengecek permasalahan mahasiswa Asli Papua asal Mimika yang menjalani study di Kota Jayapuara. Pasalnya hingga kini beasiswa para mahasiswa tidak jelas.
Araminus menegaskan PJ Bupati harus mempertanyakan kepada Kabag SDM dan Dinas Pendidikan mengapa kondisi demikian dibiarkan.
"Kalau memang ada masalah diselesaikan, jangan biarkan anak-anak ini membuat aksi demo hanya untuk menuntut beasiswa. Padahal anak-anak kita masih menempuh pendidikan didalam Papua tapi sudah tidak diperhatikan, bagaimana yang diluar Papua. Mereka punya potensi kenapa dengan APBD kita yang besar masalah pendidikan ini selalu terus terjadi dan korbannya adalah para generasi muda kita ini," ujar Araminus saat menghubungi fajarpapua.com, Senin (11/10).
Dia mengatakan, permasalahan pendidikan ini seringkali terjadi, para mahasiswa yang dikirim ke tempat study tidak dapat menempuh pendidikan dengan baik dan berujung pada aksi demo.
"Harusnya kita malu dengan masalah seperti ini, Anak-anak kita ingin menempuh pendidikan yang baik, pemerintah berikan akses dengan cara memberikan bantuan sesuai kebutuhan mereka. Jangan sampai ada aksi atau tindakan anarkis baru pemerintah ambil tindakan. Mereka ini semua mahasiswa Kabupaten Mimika yang menempuh pendidikan diluar Mimika perlu diperhatikan, bukan hanya janji-janji, PJ Bupati harus cek Dinas Pendidikan dan Kabag SDM ada apa ini," ungkapnya.
Pj Bupati juga diminta segera mengecek kondisi para mahasiswa Mimika yang ada di tempat study.
"Pak PJ Bupati jangan jalan jauh, yang di dalam Papua saja dulu Jayapura kenapa mahasiswanya hanya dijanjikan tanpa diperhatikan, apa masalah dan kendalanya, supaya Pak PJ Bupati langsung berikan solusi kepada para anak-anak kita ini," pungkasnya.
Adapun 9 pernyataan sikap para mahasiswa yang melakukan aksi di Jayapura:
1. Mengawal pelaksanaa tugas Pemerintah Kabupaten Mimika agar sesuai dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 Ayat 1, 2, 3, dan 4.
2. Meminta Tim Penganggaran APBD Kabupaten Mimika untuk mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.
3. Menyampaikan keprihatinan atas keterlambatan pemerbitan surat keputusan (SK) pencairan dana bantuan Pendidikan anggaran dana Otsus Tahun 2024.
4. Meminta klarifikasi mengenai keterlambatan tersebut serta langkah-langkah yang diambil oleh PJ Bupati untuk menyelesaikan masalah ini.
5. Menegaskan bahwa dana bantuan pemdidikan sangat penting untuk kelancaran studi kami, dan keterlambatan ini menimbulkan kendala serta kekhawatiran dikalangan mahasiswa.
6. Mengingatkan bahwa pendidikan adalah kunci bagi perubahan bangsa. Dana Pendidikan Kabupaten Mimika sangat berarti dalam mempersiapkan generasi muda di tanah daerah Amungsa Bumi Kamoro, serta Tanah Papua secara umum agar mampu membawa perubahan positif bagi daerah.
7. Berharap masalah ini dapat segera diselesaikan demi masa depan pendidikan generasi kabupaten Mimika.
8. Menuntut agar setiap mahasiswa dari semester 1 hingga akhir berhak menerima bantuan studi berdasarkan data dari organisasi IPMAMI kota studi Jayapura tahun 2024.
9. Mendesak pihak-pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkrit demi kepastian pencairan dana bantuan pendidikan. (moa)