Timika, fajarpapua.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika diminta mempercepat rapat pleno tingkat distrik perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dilaksanakan pencoblosan pada 27 November 2024 lalu.
Hal ini diungkapkan Pemerhati Sosial Politik Mimika, Laurenzius Kadepa dalam rilis berita yang diterima Redaksi fajarpapua.com, Sabtu (30/11).
Dalam kesempatan itu, dirinya juga meminta kepada KPU Mimika menjalankan seluruh tahapan tepat waktu dan sesuai jadwal.
“Khusus Pilkada Mimika, saya meminta kepada pihak penyelenggara agar melaksanakan semua tahapan tepat waktu, jujur dan independen,” katanya.
Ia menegaskan KPU Mimika wajib mempercepat proses penghitungan suara dan pleno di tingkat distrik untuk menghindari praktek-praktek yang dapat menodai jalannya demokrasi di daerah ini.
Menurut mantan Anggota DPR Papua periode 2019-2024 ini, semakin lama proses pleno dilakukan, maka faktor error dapat semakin tinggi peluangnya.
“Publik sudah paham mengenai aktivitas intrik politik. Jika proses penghitungan tidak dipercepat, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU akan hilang,” tegasnya.
Selain itu ia mendesak kepada Bawaslu Mimika untuk melanjutkan proses kasus dugaan money politics yang dilakukan oleh tim sukses salahsatu pasangan calon yang terjadi didepan mata dan tertangkap tangan.
“Bawaslu tidak bisa melakukan pembiaran terhadap aktivitas politik uang. Pelaku yg sudah tertangkap tangan harus menjadi indikator kunci dalam mengukur perilaku kecurangan salah satu Paslon,” ungkapnya.
Ia menambahkan kepercayaan publik adalah hal utama, dirinya percaya penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu Kabupaten Mimika dapat menyelesaikan semua tahapan Pilkada ini dengan tepat waktu dan independen.(tim)
