Timika, fajarpapua.com – Ketua Yayasan Yu Amako, Yohanes Mifaro mempertanyakan kejelasan dana dari perubahan akta notaris yayasan tersebut.
Yohanes merasa dimanfaatkan lantaran sebelumnya ia ditunjuk untuk melakukan pembuatan akta notaris perubahan anggaran dasar. Namun dalam proses perubahan akta notaris, dirinya malah dituding melakukan pemalsuan tanda tangan dan dokumen.
“Saya waktu itu diminta oleh pembina Yu Amako untuk melakukan pembuatan akta notaris, serta merubah anggaran dasar yang ada. Namun dalam prosesnya saya dituding melakukan pemalsuan, saya dibawa ke Polres untuk diproses, namun uang yang diajukan dicairkan tanpa pengetahuan saya selaku ketua yayasan Yu Amako, ini ada apa..?? ,” ungkapnya, Sabtu (28/12).
Dirinya juga menjelaskan proses dimana saat itu Ketua Pembina Yayasan Yu Amako Polikarpus Iwatiro dan 5 orang pembina lainnya beserta masyarakat 5 Daskam (Nawaripi, Nayaro, Koperapoka, Tipuka dan Ayuka) telah menandatangani berita acara Perubahan Kepengurusan Yayasan Yu Amako periode 2024-2029 pada tanggal 23 September 2024 di ruang rapat hotel Kamoro Tame.
Ketua terpilih bersama Ketua Pembina dan pengurus lainnya melakukan perubahan notaris yang selama ini melakukan perubahan akta yayasan Yu Amako. Namun dengan adanya intervensi dari salah satu oknum pembina lama maka proses pembuatan akta tersebut tidak dapat dilakukan.
“Saya terpaksa melakukan perubahan akta di Jakarta. Akta perubahan anggaran dasar Yayasan Yu Amako Periode 2024-2029 telah terbit. Namun dalam proses ini saya dituduh melakukan pemalsuan dokumen padahal saya punya saksi-saksi ada,” jelasnya.
Pihaknya meminta penjelasan siapa yang membuat laporan ke Polres dan meminta hal ini harus ditindaklanjuti.
“Jangan seperti kejadian yang sudah-sudah setiap ketua yang naik dituduh melakukan hal-hal yang melanggar hukum, namun pada proses akhirnya selalu berhenti di tengah jalan setelah pencairan dana trust fund. Pemeriksaan hanya dijadikan alat agar kami tidak fokus di bank dan terjadi pencairan tanpa sepengetahuan kami pengurus,” tudingnya.
“Saya saat itu bersama para Pembina Yayasan Yu Amako bersama para Tokoh Masyarakat Daskam hendak datang ke SLD Kuala Kencana untuk bertemu rekan-rekan yang menjadi pembimbing di Yayasan Yu Amako untuk menyerahkan Akta Perubahan. Namun mereka menerima kami bukan dalam rumah atau kantor, kami orang yang punya hak ulayat Daskam diterima di jalan yakni di chek point Kuala Kencana. Ada apa sebenarnya, kami datang dengan niat baik tanpa anarkis dan perbuatan yang melanggar hukum namun kenapa kami diterima di jalan. Dengan pernyataan bahwa dana kami sudah serahkan sekarang baku atur pembina lama dan pengurus yang ada. Kenapa harus ada keperpihakan, kenapa tidak melihat administrasi yayasan yang sudah ada,” ungkapnya.
Selaku ketua umum terpilih ia mempertanyakan apakah setelah melakukan perubahan penandatanganan specimen penarikan di bank saat itu tidak berlaku untuk pencairan saat ini?.
“Dan atas dasar apa pembina melakukan pencairan di bank? Apakah hanya berdasarkan penyataan dari beberapa orang yang ikut tanda tangan untuk proses pencairan ini saja ? Saya juga heran bank melakukan pencairan uang hingga malam hari, padahal sesuai aturan perbankan jam 3 sore sudah tutup. Ada permainan apa ini,” ucapnya
Sementara itu, mantan ketua Yayasan Yu Amako, Frans Tumuka meminta keadilan agar kasus yang dialami pihaknya dapat diselesaikan dengan baik.
“Dana itu ada sebanyak Rp 7 miliar lebih dan Rp 5 miliar sudah diserahkan kepada masyarakat untuk operasional, namun ada sisa Rp 2 miliar tidak tahu kemana, ini ada apa?. Sedangkan kami pengurus baru harus jalan ke depan dengan operasional dan kami mau kembali rumah adat kami harga diri kami orang Daskam di Nawaripi,” tuturnya.
“Zaman dulu pelepasan wilayah oleh orang tua dengan tidak ada paksaan dan tekanan, namun mereka menyerahkan untuk menghidupkan semua terutama pembangunan di wilayah Mimika. Faktanya, tidak seperti apa yang diharapkan. Banyak intervensi yang datang pada setiap oknum ini yang harus memperhatikan karena anda makan minum dari tanah ini. Harus ada penghargaan kembali terhadap anak negeri. Ini yang harus perlu diketahui, dan disadari,” pungkasnya (moa)