Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akhirnya melakukan pertemuan dengan para mahasiswa penerima beasiswa yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi.
Pertemuan dilakukan di Rumah Dinas Sekda Mimika di SP 3, Selasa (21/1), yang dipimpin Pj Sekda Petrus Yumte didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jeni O Usmani, Asisten II Setda Mimika Frans Kambu, Kepala Inspektorat Primus Lesomar, Kabid BPKSDM Philip Dolame, Perwakilan Kepolisian Kasat Binmas AKP Dorotheus Jemalut serta perwakilan 10 Mahasiswa.
Petrus Yumte menyampaikan, secara internal Pemkab merasa masih punya kelemahan karena perubahan data yang tidak valid.
“Jadi kalau kita bicara antara hak dan kewajiban harus terlaksana dengan baik sehingga tidak terjadi miss soal data. Mahasiswa menuntut hak dan Pemda memegang regulasi, oleh karena itu kita menggunakan data yang lengkap supaya antar hak dan kewajiban bisa sesuai regulasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jeni O Usmani mengatakan, pihaknya sudah melakukan verifikasi secara optimal dan Dinas Pendidikan juga sudah mengeluarkan dana APBD sesuai dengan aturan Perbub yang ada.
“Mahasiswa yang tidak terdata dalam verifikasi terbaru tidak akan mendapatkan bantuan karena di kampusnya tidak terdata sebagai mahasiswa atau ada pendobelan nama, kami dari dinas pendidikan merasa terganggu dengan pengelolaan uang ini dan sebaiknya langsung diserahkan kepada BPKSDM,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Kabid BPKSDM Philip Dolame mengatakan berdasarkan data tahun 2020 jumlah mahasiswa di seluruh kota studi se-Indonesia sebanyak 1720 orang. Sedangkan tahun 2021 biaya beasiswa menurun karena dana diahlikan ke covid. Untuk tahun 2024 mahasiswa menurun menjadi 600 orang anak Amungme dan Kamoro.
“Jadi usul kami kepada Pemda Mimika ialah penanganan secara khusus untuk orang asli Papua dan anggarannya berapa pertahun sehingga penyaluran transparan,” katanya.
Sedangkan perwakilan mahasiswa Banianus Jawame dari Fakultas Antropologi Universitas Cenderawasih Jayapura mengatakan secara jujur bahwa data yang diberikan BPKSDM tidak salah namun data yang diberikan dari Dinas Pendidikan yang menjadi permasalahan.
“Masalah ini bersumber dari data yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan, karena terlalu banyak melakukan perubahan data secara sepihak tanpa melibatkan mahasiswa,” ujarnya.
“Kami minta proses sinkronisasi, harus menggunakan data dari IKMAMI dan anggaran itu harus kembali ke BPKSDM karena Dinas Pendidikan cukup tangani dana SD, SMP dan SMA tidak perlu lagi mengelola beasiswa mahasiswa di Kabupaten ini,” lanjutnya.
Setelah adanya beberapa perdebatan Pj Sekda Mimika mengambil kesimpulan dimana akan dibentuk tim kerjasama untuk penyaluran dana beasiswa asal Mimika.
“Nanti akan ada kerjasama tim dari Pemda Mimika dalam hal ini BPKSDM dan Dinas Pendidikan serta IKMAMI, ketiga ini akan berkolaborasi dan perlu Perbub, perlu ada perubahan tentang OAP asli Amungme dan Kamoro serta OAP lima suku kekerabatan yang lahir besar Timika,” pungkasnya. (moa)
