Jayapura, fajarpapua.com- Pasca keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, APBD Provinsi Papua Tahun 2025 yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp 2,7 triliun akan mengalami penyesuaian anggaran.
Kepala BPKAD Provinsi Papua, Alex Kapisa menyatakan, tahun ini pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan.
“Untuk sektor infrastruktur, dari alokasi sekitar 110 miliar rupiah kini tersisa hanya sekitar 10 miliar rupiah,”ujar Alex Kapisa, Selasa (4/2).
Selain itu, kata dia, untuk dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan atau berkurang sekitar Rp 19 miliar.
“Dari total 900 miliar rupiah dana Otsus tahun ini, setelah pemotongan, kita menerima sekitar 800 miliar rupiah lebih,” katanya.
Mengenai apakah pemotongan ini terkait dengan program makan gizi gratis, Kapisa tidak memberikan kepastian dan belum mengetahui hal tersebut.
“Saya tidak tahu pasti, tetapi ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka rasionalisasi APBN secara nasional,”ujarnya.
Diketahui, total rasionalisasi APBN 2025 mencapai Rp 300 triliun, dengan sektor belanja yang terkena pemotongan sekitar Rp 250 triliun, sementara dana transfer ke daerah terpangkas Rp 50 triliun.
Pemotongan anggaran ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otsus.
Meskipun menghadapi pemotongan anggaran, Kapisa tetap optimis bahwa pembangunan dan pelayanan publik dari Pemprov Papua tetap berjalan dengan baik pada masyarakat.
Sebab pemerintah masih punya ruang fiskal yang cukup dalam postur APBD Tahun 2025.
“Meskipun ada penyesuaian, kami yakin target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap bisa tercapai,” ungkapnya.(hsb).
