Timika, fajarpapua.com – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tsingwarop, Arnold Beanal, mewakili masyarakat adat dari tiga kampung—Tsinga, Waa Banti, dan Aroanop di Kabupaten Mimika menegaskan bahwa setiap perusahaan atau pihak yang ingin beroperasi di wilayah hukum adat wajib memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari LMA sebagai lembaga representatif kampung.
Arnold Beanal menekankan ketentuan ini sejalan dengan konstitusi, khususnya Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, yang mengakui serta menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juga menjadi dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.
"Kami sebagai lembaga adat memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah daerah. Kami akan terus bekerja sama dalam merencanakan, mengarahkan, dan mensinergikan program kerja serta regulasi yang melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat adat," ujarnya.
Ia menambahkan langkah ini penting guna mewujudkan keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, serta kesejahteraan bagi masyarakat adat di wilayah tersebut.
Arnold juga menegaskan LMA Tsingwarop berkomitmen memastikan setiap aktivitas di wilayah adat tidak merugikan masyarakat setempat serta tetap menghormati nilai-nilai adat yang telah dijaga turun-temurun.
Dengan adanya imbauan ini, diharapkan semua pihak dapat lebih menghormati serta mematuhi aturan yang berlaku, sekaligus bekerja sama dengan masyarakat adat dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.(moa)
