Timika, fajarpapua.com – Komisi IV DPRK Mimika melakukan pengawasan ke Dinas Perhubungan (Dishub) dan menemukan sejumlah program yang dinilai belum berjalan maksimal.
Ketua Komisi IV, Elinus Balinol Mom, mengatakan banyak laporan masyarakat yang menyebut program Dishub tidak sesuai kebutuhan. Ia juga menyoroti subsidi penerbangan yang masih dikeluhkan masyarakat.
“Subsidi ini seharusnya membantu warga Mimika. Tapi masih ada antrean tiket panjang, keterbatasan rute, bahkan insiden pesawat. Kami minta solusi cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Mimika, Alter Ambat, mengungkapkan anggaran yang dikelola tahun 2025 mencapai Rp439 miliar, namun realisasi baru sekitar 20 persen. Salah satu program prioritas adalah pembangunan 13 dermaga apung senilai Rp15 miliar yang bersumber dari dana Otsus.
“Ada 13 dermaga apung yang sedang dikerjakan di berbagai titik, termasuk Kokonao, Rayara, Ipiri, Timika Pantai, Kekwa, Omawita, Fanamo, Ayuka, Iwaka, dan Pigapu. Karena waktu terbatas, pengerjaan dilakukan dengan penunjukan langsung,” jelas Alter.
Selain dermaga apung, Dishub juga melaporkan pembangunan pelabuhan rakyat sudah mencapai 47 persen, pengadaan kapal fiber 85 persen, dan ditargetkan rampung Oktober 2025. Namun, sertifikasi lahan pelabuhan disebut masih terkendala karena berada di kawasan hutan lindung.
Sementara Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Udara, Dahlia menjelaskan masih adanya kendala antrean tiket akibat cuaca yang memaksa pembatalan penerbangan, sementara untuk insiden pesawat pihak maskapai disebut sudah menyiapkan armada pengganti.(moa)
