Timika, fajarpapua.com – Dejumlah anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Pomako memalang Jalan Poros menuju Pelabuhan Pomako pada Rabu (10/9).
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap sengketa lahan antara Pemerintah Kabupaten Mimika, Kantor Pertanahan Mimika, dan PT Bartuh Langgeng Abadi yang hingga kini belum terselesaikan.
Para pekerja menilai pemerintah daerah tidak serius mengurus sertifikat lahan Pelabuhan Pomako yang disebut telah terbengkalai selama lebih dari 30 tahun.
Padahal, sejak 1999–2000 Pemkab Mimika pernah mengeluarkan anggaran belasan miliar rupiah dari APBD untuk membeli lahan seluas 50 hektare, namun sertifikat tidak pernah terbit.
Dalam aksi sebelumnya, Koperasi TKBM menyampaikan delapan tuntutan sebagai berikut:
- Pemerintah segera menyelesaikan sertifikat tanah Pelabuhan Pomako yang sudah 30 tahun terbengkalai.
- Pemkab Mimika diminta tidak lagi mengabaikan Pelabuhan Pomako sebagai pintu gerbang perekonomian daerah.
- Pemerintah dinilai telah melakukan kesalahan fatal dengan membeli lahan sejak 1999/2000, namun hingga kini tidak ada sertifikat meski dana APBD belasan miliar sudah dikeluarkan.
- Pemkab Mimika harus bertanggung jawab atas penampungan kontainer di pelabuhan yang kini disegel pihak pemenang sengketa di pengadilan.
- Akses ke pelabuhan tidak akan dibuka sampai Bupati dan DPRD membeli tanah pelabuhan untuk penumpukan kontainer yang telah diklaim pihak pemenang di pengadilan.
- Perusahaan pelayaran tidak akan mengizinkan kapal kontainer masuk ke Pelabuhan Pomako bila tidak ada lahan penampungan.
- Jika kapal kontainer tidak masuk, maka harga barang di Timika akan melonjak tinggi dan berdampak pada masyarakat.
- Kondisi ini akan menyengsarakan sekitar 700 anggota TKBM serta masyarakat Mimika yang bergantung pada kelancaran distribusi barang melalui pelabuhan.
Mereka menegaskan palang jalan tidak akan dibuka sebelum ada langkah konkret dari pemerintah.
Pelabuhan Pomako sendiri merupakan pintu gerbang utama perekonomian Mimika. Aksi pemalangan ini semakin menambah beban distribusi barang kebutuhan warga yang sebelumnya sudah terhambat akibat sengketa lahan. (mas)
