Manokwari, fajarpapua.com – Upaya pemerataan akses energi di Provinsi Papua Barat terus menjadi fokus utama melalui sinergi lintas sektor antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal ini terlihat dari pelaksanaan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XII DPR RI di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin (27/10).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya. Ia menjelaskan tujuan utama kunjungan ini untuk mendengar langsung masukan, tantangan, dan rencana strategis dari seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Kita ingin mengetahui dan mendapat masukan dari PLN terkait problematika ketenagalistrikan di Papua Barat. Sementara di Komisi XII DPR RI, kami ingin memastikan hal-hal yang terkait pelayanan kepada masyarakat serta rencana ketenagalistrikan dapat berjalan baik di Papua Barat,” ujar Bambang, Rabu (29/10/2025).
Plt. Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM RI, Eri Nurcahyanto, menambahkan kondisi kelistrikan nasional secara umum dalam keadaan baik. Hal itu terlihat dari pasokan daya yang cukup dan tidak ada defisit, termasuk di Papua Barat.
“Sistem kelistrikan Papua Barat terbagi dalam tiga sistem utama, yaitu Manokwari, Bintuni, dan Wasior dengan total daya mampu sekitar 65 MW dan beban puncak 44 MW, sehingga kondisi pasokan masih cukup dengan cadangan 21 MW. Sesuai RUPTL PLN, akan ada tambahan pembangkit sebesar 153 Megawatt di Papua Barat dengan porsi 65 persen atau 100 Megawatt dari pembangkit gas, serta 39 Megawatt dari PLTS,” papar Eri.
Acara berlangsung dalam suasana resmi dengan sesi sambutan, paparan, dan diskusi strategis yang meneguhkan komitmen bersama. Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Arsyadany Ghana Akmalaputri, menyampaikan kesiapan PLN memperkuat infrastruktur dan keandalan pasokan listrik di Papua Barat. Ia juga menyoroti peran penting listrik bagi pembangunan daerah.
“Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk berdialog, bertukar pandangan, dan memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga legislatif, dan PLN dalam memastikan pemerataan akses energi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Kehadiran listrik tidak sekadar penerangan, tetapi juga penggerak utama peningkatan taraf hidup, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh pelosok Papua,” ucap Arsyadany.
Pertemuan ini diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan serta merumuskan langkah strategis ke depan. Dengan koordinasi yang kuat antara legislatif, regulator, BUMN, dan pemerintah daerah, percepatan pembangunan infrastruktur energi di Tanah Papua diyakini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (Humas PLN)
