Timika, fajarpapua.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menggelar kegiatan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika.
Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kemitraan sehat antara pemerintah dan media, sekaligus menegaskan pentingnya penegakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) di tahun 2025.
Acara yang berlangsung di Ballroom Lantai 3 Hotel Grand Tembaga, Senin (10/11), dibuka oleh Asisten III Setda Mimika, Evert Hindom.
Hadir pula sebagai narasumber, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan.
Dalam sambutannya, Evert Hindom menekankan pentingnya keberadaan media yang memiliki legalitas dan beroperasi sesuai aturan.
“Media yang memiliki legalitas dan senantiasa mengikuti kode etik jurnalistik akan memperkuat kemitraan antara pemerintah dan media,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Manan dalam paparannya mengingatkan para jurnalis di Mimika tentang pentingnya menjaga profesionalisme, tanggung jawab, serta memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran kode etik.
Ia mencontohkan sejumlah kasus pelanggaran etik yang berdampak pada menurunnya kredibilitas media dan terganggunya hubungan dengan pemerintah.
Kegiatan ini sejalan dengan amanat Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Termasuk di dalamnya fungsi sosialisasi regulasi, monitoring opini publik, serta pengelolaan kemitraan antara pemerintah daerah dan media.
Melalui kegiatan ini, Diskominfo Mimika berharap tercipta komunikasi publik yang sehat, media yang profesional, serta sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan insan pers sebagai mitra strategis dalam membangun pemberitaan yang kredibel dan bertanggung jawab.
(moa)