Nabire, fajarpapua.com – Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) I TP-PKK Provinsi Papua Tengah digelar pada 18–19 November 2025 di Nabire. Kegiatan ini membahas tugas pokok 10 program PKK yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksanaan, 10 program pokok PKK dirinci meliputi Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat. Perpres tersebut menjadi landasan hukum penguatan peran pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program PKK di semua tingkatan.
Hadir sebagai pemateri Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah Eliezer Yogi, Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah dr Agus, serta Sekdis Administrasi Dukcapil PMKK Yeremias Mote. Turut hadir Ketua TP-PKK Kabupaten Mimika Ny Suzi Herawati Rettob bersama pengurus, serta TP-PKK dari tujuh kabupaten se-Papua Tengah.
Salahsatu topik utama dalam RAKERDA ini berkaitan dengan sektor kesehatan, khususnya penanganan Stunting yang masih menjadi persoalan besar di Papua Tengah sekaligus agenda prioritas nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dr Agus mengatakan, kolaborasi bersama PKK dimulai dari penguatan Puskesmas dan peningkatan kompetensi kader Posyandu. Upaya penanganan dan pencegahan Stunting dilakukan melalui pelayanan remaja putri, ibu hamil, serta bayi balita, dimulai dari seribu hari pertama kehidupan.
Dijelaskan dr Agus terkait Stunting terdapat sejumlah dampak diantaranya mudah sakit, kemampuan kognitif berkurang, risiko penyakit terkait pola makan saat dewasa, fungsi tubuh tidak seimbang, hingga postur tubuh tidak ideal ketika dewasa.(tim)
