Jayapura, fajarpapua.com– Pendapatan Negara di Papua mencatatkan realisasi sebesar Rp10,24 triliun atau 133,75 persen dari target. Capaian ini didorong oleh realisasi Pajak Perdagangan Internasional yang melampaui target.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Izharul Haq mengatakan, pencapaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara guna mendukung pembangunan di Papua.
“Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai Rp3,56 triliun atau 59,79 persen dari target. Penerimaan PPh Nonmigas tercapai Rp1,27 triliun. PPN dan PPnBM menyusul dengan capaian Rp1,23 triliun,” kata Izharul Haq saat konferensi pers di Gedung Keuangan Negara, Rabu (31/12/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku Dudi Efendi Karnawidjaya, Plt Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku Hendra Leo Purba, serta Perwakilan Bea Cukai I Komang Manik Prakarsandi selaku Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP C Jayapura.
Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi Rp17,84 miliar hingga 30 November 2025. Berdasarkan jenis pajak, PPN Dalam Negeri menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan Pajak Dalam Negeri dengan kontribusi 33,92 persen.
Izharul Haq menjelaskan, realisasi penerimaan Pajak Perdagangan Internasional mencapai Rp5,83 triliun atau 558,9 persen dari target APBN 2025 per 30 November 2025.
Ia menuturkan, penerimaan Bea Masuk tercapai Rp192,4 miliar dan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan masyarakat Papua semakin mengurangi konsumsi produk luar negeri dan lebih memanfaatkan produk yang dihasilkan secara lokal.
Sementara itu, Bea Keluar terealisasi sebesar Rp5,64 triliun. Penerimaan Bea Keluar terbesar berasal dari Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Izharul Haq mengatakan, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 30 November 2025 terpantau baik dan melampaui target dengan capaian 129,90 persen atau senilai Rp850,13 miliar. Capaian tersebut didorong realisasi PNBP Lainnya Rp494,41 miliar serta Pendapatan Badan Layanan Umum Rp355,72 miliar.
Ia menambahkan, PNBP dari Kekayaan Negara dan Lelang terealisasi Rp26,92 miliar yang bersumber dari pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN, pendapatan BLU lainnya, serta penjualan barang rampasan atau tegahan. (hsb)
