Jayapura, fajarpapua.com – Sepanjang tahun 2025, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah hukum Polda Papua tercatat melakukan 104 aksi yang berdampak serius terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat.
Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin mengungkapkan, rangkaian aksi KKB tersebut mengakibatkan 94 orang meninggal dunia dan 120 orang lainnya mengalami luka-luka.
“Korban terdiri dari personel TNI sebanyak sembilan orang meninggal dunia dan 29 luka-luka, anggota Polri enam orang meninggal dunia dan 18 luka-luka, masyarakat sipil 64 orang meninggal dunia dan 68 luka-luka, serta dari kelompok KKB sendiri 15 orang meninggal dunia dan lima luka-luka,” kata Patrige Renwarin.
Menurut Kapolda, KKB masih menjadi ancaman serius yang menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, khususnya warga pendatang.
Namun demikian, aparat keamanan menekankan pendekatan kesejahteraan dan humanis sebagai strategi utama dalam penanganan KKB di Papua.
“Pendekatan humanis tetap dikedepankan guna menjawab akar persoalan yang memicu gangguan keamanan, sekaligus menciptakan situasi yang aman, kondusif, dan sejahtera bagi masyarakat Papua,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Kapolda Papua saat kegiatan refleksi akhir tahun 2025 yang berlangsung di Jayapura, Rabu (31/12), didampingi Wakapolda Papua Brigjen Pol Faizal Ramandani serta sejumlah pejabat utama Polda Papua.
Kapolda menambahkan, potensi gangguan keamanan dari KKB masih menjadi perhatian utama, terutama di wilayah Pegunungan Papua.
Selain itu, aktivitas kelompok kriminal politik (KKP) seperti KNPB dan ULMWP juga diperkirakan masih akan muncul di beberapa wilayah dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan.
Untuk itu, Polda Papua mendorong keterlibatan aktif seluruh pemerintah daerah, termasuk bupati, SKPD, dan DPRD, agar berada di garis depan dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
Selain aspek keamanan, Polda Papua juga berperan aktif mendukung pelaksanaan Program Asta Cita Pemerintah, melalui pendekatan keamanan, sosial, serta pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial Papua.
Di bidang ketahanan pangan, Polda Papua mengambil peran strategis dengan mendukung pengembangan pertanian dan pangan lokal melalui pendampingan intensif Bhabinkamtibmas.
“Pengembangan difokuskan pada komoditas jagung, umbi-umbian, dan hortikultura dengan memanfaatkan lahan tidur, baik di lingkungan kepolisian maupun masyarakat, sebagai sumber produktivitas baru,” jelas Kapolda.
Memasuki tahun 2026, Polda Papua telah memetakan sejumlah tantangan strategis yang membutuhkan kesiapsiagaan tinggi dan langkah antisipatif berkelanjutan.
Kondisi sosial dan ekonomi yang belum merata dinilai berpotensi memicu peningkatan kejahatan konvensional.
Menyikapi hal tersebut, Polda Papua menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan patroli terpadu, pengawasan wilayah perbatasan, serta penguatan koordinasi dan sinergi lintas instansi guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. (hsb)