Jayapura, fajarpapua.com – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan bahwa kerukunan umat beragama bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan energi kebangsaan yang mampu menyatukan perbedaan menjadi kekuatan kolaboratif untuk mendorong kemajuan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Fakhiri saat memimpin upacara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju”, di Halaman Kantor Gubernur Papua, Sabtu (3/1).
Menurut Fakhiri, sejak awal berdirinya, Kementerian Agama hadir sebagai kebutuhan nyata bangsa Indonesia yang majemuk.
Republik Indonesia, kata dia, dibangun bukan oleh satu golongan semata, melainkan oleh sinergi seluruh komponen bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini.
“Karena itu, Kementerian Agama memiliki mandat strategis untuk membina kehidupan keagamaan yang damai sekaligus membuka jalan menuju masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera,” ujarnya.
Ia menekankan, delapan dekade perjalanan Kementerian Agama membuktikan perannya sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan.
Peran tersebut kini semakin luas dan krusial, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, perawatan kerukunan umat beragama, pemberdayaan ekonomi umat, hingga memastikan agama hadir sebagai sumber solusi atas berbagai persoalan bangsa.
Gubernur Fakhiri juga mengapresiasi berbagai capaian Kementerian Agama sepanjang tahun 2025, khususnya penguatan fondasi Kemenag Berdampak melalui transformasi digital yang menghadirkan layanan keagamaan yang lebih dekat, transparan, dan cepat kepada masyarakat.
Selain itu, penguatan ekonomi umat melalui pesantren serta pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, diakonia, dana punia, dan dana kebajikan dinilai telah berkontribusi nyata terhadap kemandirian lembaga keagamaan sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Di bidang pendidikan, Fakhiri menilai madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi keagamaan kini semakin berkualitas dan kompetitif.
Inovasi kurikulum serta penguatan sarana dan prasarana telah menempatkan institusi pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama sejajar, bahkan melampaui, standar pendidikan lainnya.
Program Desa Sadar Kerukunan juga disebut sebagai langkah konkret memindahkan wacana kerukunan dari ruang diskusi ke praktik nyata di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur Papua menyoroti tantangan perkembangan pesat kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).
Ia menegaskan pentingnya kedaulatan AI agar teknologi tersebut tidak hampa nilai, melainkan dipandu oleh prinsip ketuhanan dan kemanusiaan.
“ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, moderat, sejuk, dan mencerahkan. AI harus menjadi alat pemersatu dan penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perpecahan,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur Fakhiri mendorong seluruh ASN Kementerian Agama agar bertransformasi menjadi pribadi yang lincah (agile), adaptif terhadap perubahan, terbuka pada inovasi teknologi, serta responsif dan berintegritas dalam melayani umat.
Menutup sambutannya, Gubernur Fakhiri mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan tema HAB ke-80 sebagai tekad bersama.
“Dengan fondasi kerukunan yang kokoh, pengabdian yang berdampak, dan penguasaan teknologi yang beretika, kita optimistis dapat mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat,” pungkasnya. (hsb)
